. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) meminta Ketua MPR RI Zulkifli Hasan untuk memperjuangkan pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu yang bisa mendukung keberadaan perempuan dalam politik.
Permintaan itu disampaikan KPPI dalam pertemuan dengan Ketua MPR di Ruang Kerja, Gedung Nusantara Lantai 9 Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).
KPPI adalah organisasi yang menghimpun anggota partai politik perempuan yang berada di luar parlemen. Kader perempuan lintas partai itu berasal dari 10 partai-partai yang lolos parliamentary threeshold.
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum KPPI Ratu Dian Hatifah didampingi beberapa pengurus. Dalam kesempatan itu Ratu Dian menyampaikan undangan kepada Ketua MPR untuk menghadiri Kongres Ke V KPPI pada 16 Desember 2016 di Jogyakarta. Kongres ini akan dibuka Sri Sultan Hamengkubowono X.
Selain menyampaikan undangan, Ratu Dian juga mengungkapkan KPPI merupakan wadah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia. Karena itu berkaitan dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR, KPPI juga meminta Ketua MPR turut memperjuangkan pasal-pasal dalam RUU itu yang bisa meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.
Menurut Ratu Dian, saat ini keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia baru sekitar 16 persen. Dari jumlah itu sebanyak 7 provinsi tidak memiliki wakil perempuan. Selain itu, dari jumlah anggota DPD sebanyak 132 orang, jumlah perempuan hanya 24 orang.
"RUU Pemilu yang sedang dibahas DPR diharapkan bisa mengadopsi peningkatan jumlah perempuan di Indonesia," ujarnya.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengakui bahwa jumlah perempuan politik di parlemen masih rendah. Beberapa negara seperti di Aljazair atau Nepal, jumlah perempuan sudah melewati 25 persen. Bahkan Zulkifli memperkirakan kuota perempuan di parlemen bisa melebihi 30 persen.
"Bahkan seharusnya 40 persen," katanya.
[rus]
