Keputusan ataupun penetapan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama dinilai belum adil.
Pakar hukum tatanegara, Asep Warlan Yusuf menyayangkan status tersangka tidak diikuti dengan tindakan penahanan terhadap Ahok.
Menurut dia, syarat bagi seseorang untuk tidak ditahan setelah ditetapkan tersangka yaitu tidak akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, mempengaruhi saksi dan mengulangi perbuatannya, tidak terpenuhi.
"Saya lihat seharusnya dengan kasus penistaan ini setelah ditetapkan tersangka, Ahok harusnya ditahan. Paling tidak unsur dapat mengulangi kembali perbuatannya sangat mungkin terjadi karena sudah banyak contoh Ahok dengan pernyataan-pernyataannya menimbulkan kegaduhan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan-kegaduhan seperti pada kasus Al-Maidah 51," kata Asep saat dihubungi, Kamis (17/11).
Asep pun mencontohkan bagaimana setelah kasus itu banyak pernyataan-pernyataan Ahok yang banyak membuat telinga orang yang mendengarnya menjadi merah.
"Saya sempat baca dia bilang para pendemo 411 adalah orang barbar, dia juga menantang warga negara untuk berkelahi yang menolak kampanyenya dan lain-lain. Harusnya ini juga dipertimbangkan polisi," katanya.
Penahanan Ahok menurutnya juga harus dilakukan demi menepis adanya isu kalau proses hukum terhadapnya hanya sekadar memenuhi keinginan masyarakat dan adanya intervensi dari Presiden Jokowi.
"Selama ini kan isu bahwa Ahok kebal hukum dan dilindungi penguasa sangat kuat beredar, sehingga Ahok nampak bisa bebas melakukan apa saja. Jangan sampai karena merasa dilindungi dia mengulangi lagi perbuatannya," kata Asep.
Dia pun mengingatkan agar tidak ada permainan-permainan dalam pelimpahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan nantinya.
"Jadi masyarakat harus mengawal betul nanti proses pelimpahan berkasnya. Jangan sampai berkas bolak balik karena ada intervensi politik pada jajaran kejaksaan dan kepolisian sehingga hukum nampak dipermainkan," tandas Asep.
[rus]
