Berita

Ahok/Net

Politik

Wacana "Kenapa Ahok Tak Ditahan" Jadi Alat Untuk Jatuhkan Pemerintahan Jokowi

KAMIS, 17 NOVEMBER 2016 | 08:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Polri harus mewaspadai agenda khusus kelompok ekstrim kanan, yang akan menggalang aksi demo tanggal 25 November mendatang. Kelompok ini akan mencoba menggunakan isu Ahok untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi, pasca ditetapkannya Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Polri jangan sampai kecolongan mencermatinya.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 16/11).

"Desakan kenapa Ahok tidak ditahan, akan dijadikan isu oleh kelompok ini untuk memicu kemarahan umat Islam," kata Neta.


Seharusnya, sambung Neta, setelah Ahok ditetapkan sebagai tersangka, publik patut memberi kesempatan kepada Polri untuk bekerja cepat menuntaskan BAP-nya agar bisa dilimpahkan ke kejaksaan, untuk kemudian disidangkan di
pengadilan. Tugas publik, ormas Islam, pers dan komponen masyarakat
saat ini adalah mengawal agar Polri profesional menuntaskan kasus
Ahok.

"Presiden Jokowi sendiri sudah berjanji tidak cawe-cawe dalam kasus Ahok dan ini patut dihargai," ungkap Neta.

IPW melihat kesungguhan yang tinggi dari penyidik Polri untuk menuntaskan kasus Ahok. Dipastikan, penyidik Polri tidak akan berani bermain-main dengan kasus Ahok, apalagi Kapolri sudah berjanji akan menuntaskan kasus ini. Sementara Ahok sendiri tidak melakukan prapradilan, sehingga Polri akan bisa makin cepat menuntaskan BAPnya.

"Keputusan Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka adalah hasil gelar perkara yang berkeadilan dan memenuhi rasa keadilan publik serta berorientasi kepentingan NKRI," demikian Neta. [ysa]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya