Berita

Foto/Net

Politik

Negara Didesak Hadir Atasi Persoalan Petani Tembakau

RABU, 16 NOVEMBER 2016 | 12:08 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Gerakan Masyarakat Tembakau Indonesia (Gemati) mendesak pemerintah sebagai penyelenggara negara, hadir langsung mengatasi persoalan yang sedang melilit para petani tembakau di Tanah Air.

"Hadirnya negara dalam penyelesaian persoalan riil masyarakat petani tembakau menjadi penting," tegas Sekjen Gemati, Syukur Fahrudin di Jakarta, Rabu (16/11).

Menurut dia, gonjang ganjing UU Pertembakauan masih menjadi bola panas yang terus diperbincangkan. Namun sayangnya, perbincangan UU Pertembakauan tersebut jauh dari derita yang dialami oleh petani tembakau.


Panen raya yang menyisakan isakan duka bagi para petani tembakau lantaran gagal panen yg disebabkan cuaca yang kurang berpihak sehingga menjadikan kualitas produk tembakau petani menjadi buruk.

Hadirnya negara dalam penyelesaian persoalan riil masyarakat petani tembakau menjadi penting. Spirit dari UU pertembakauan hendaknya bertumpu pada kelestarian dan kesejahteraan petani tembakau itu sendiri.

"Kami melihat bahwa ancaman yang hari ini nyata dan riil harus ditangani," kata Syukur dalam keterangnnya.

Gemati meminta pemerintah menjamin adanya pembelian ketika gagal panen yang disebabkan cuaca. Butuh peran pemerintah selaku penikmat cukai dan pabrikan selaku pengguna bahan baku  utama tembakau.

"Selain itu, penataan tataniaga pertembakauan yg sampai saat ini timpang dan merugikan petani tembakau," ujar dia.

Gemati juga menolak ratifikasi FCTC sebagai bentuk ancaman internasional yang hanya akan membunuh petani tembakau. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya