Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir diduga mengetahui terjadinya proses mangkrak terhadap 34 PLTU. Pasalnya, saat proyek tersebut berlangsung, Sofyan Basir masih menjabat sebagai direktur utama PT BRI Tbk (Persero).
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mengatakan, hubungan keterkaitan Sofyan Basir dengan proyek tersebut karena PLTU mangkrak tersebut dibiayai dari APBN murni dan juga pinjaman PLN ke sindikasi perbankan nasional maupun bank asing.
Sofyan Basir yang sekarang jadi dirut PLN tentu sangat mengetahui hal tersebut karena saat itu dia jadi dirut BRI. Berapa perkiraan kerugian negara atas proyek ini? Perkiraan kami mencapai angka sekitar Rp 4,5 triliun. Angka yang cukup besar,†kata dia di Jakarta, Selasa (15/11).
Ferdinand mendesak aparat penegak hukum menelusurinya.
Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut? tentu bisa ditelusuri siapa pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan hingga struktur pengawasan lapangan dan pihak kontraktor,†jelas dia.
Dia kembali menegaskan, tidak sulit menelusuri kasus tersebut, tinggal kemauan dan niat saja. EWI, lanjut Ferdinand, berharap kepada pemerintah agar menjadikan proyek mangkrak ini sebagai studi kegagalan dalam melaksanakan proyek 35 ribu MW.
"Karena potensi mangkraknya proyek 35 ribu MW jauh lebih besar dari 34 PLTU tersebut. Jangan sampai proyek mangkrak ini nanti terjadi juga keprogram 35 ribu MW karena kerugian yang akan kita derita jauh lebih besar hingga ratusan trilliun," ujar dia.
Menurut dia, proyek 35 ribu MW yang saat ini terus berlangsung, kemungkinan besar hingga 2019 yang selesai dan COD (Comercial Operation Date) maksimum hanya berkisar 15 ribu MW atau sekitar 45 persen dari target.
Ini perlu diwaspadai karena saat ini hambatan besar ada di kemampuan PLN dalam menyediakan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi serta pembangunan gardu induk baru untuk penyaluran daya dari pembangkit,†katanya.
Hal ini, terang Ferdinand, justru menjadi masalah paling besar mengingat kemampuan keuangan PLN dan APBN yang tidak mungkin menyediakan dana untuk proyek tersebut yang diperkirakan sekitar Rp 300 triliun dari total tanggung jawab PLN pada proyek 35 ribu MW tersebut.
Presiden harus segera melakukan evaluasi ketat atas proyek ini. Jangan sampai pembangkit selesai dan siap menyalurkan daya, tapi PLN tidak siap dengan jaringan transmisi distribusi dan gardu induk serta gardu distribusi,†ujarnya.
Ketidaksiapan PLN, kata Ferdinand mewanti-wanti, nantinya akan mengakibatkan negara wajib membayar denda yang besar yang nilainya tentu trilliunan rupiah setiap bulan. Salah satu contohnya berdasarkan informasi yang didapat adalah transmisi dari Unggaran, Jawa Tengah ke Mandirancan, Jawa Barat.
Sebelumnya Menteri ESDM Ignasius Jonan pun pernah berkomentar, keputusan untuk melanjutkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak tersebut pula masih dalam evaluasi PLN bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Gini, itu yang putusan melanjutkan atau tidak tergantung penilaian atau evaluasi PLN. Jadi silakan ditanyakan ke PLN," kata Jonan di Jakarta, Jumat (11/11) lalu.
Seperti diketahui, total nilai investasi 34 pembangkit listrik yang mangkrak tembus mencapai Rp 11,3 triliun. Di satu sisi, pemerintah konon memutuskan akan melanjutkan pembangunan 23 PLTU sementara 11 proyek diterminasi.
Menurut Ferdinand, auditor negara perlu segera melakukan audit investigasi menyeluruh untuk mengetahui apa penyebab mangkraknya proyek tersebut. Audit harus dimulai dari tahap perencanaan, proses prakualufikasi tender, penawaran harga, evaluasi penawaran, penunjukan penenang tender, proses kontrak, tahap awal pelaksanaan, perizinan, aproval speksifikasi teknis, hingga buku harian lapangan yang mencatat semua kondisi harian dan pengawasan.
[wid]
