. Komisi Pemilihan Umum (KPI) sebagai penyelenggara pemilu perlu untuk meningkatkan sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilihan di 101 daerah yang sedang melaksanakan tahapan Pilkada secara serentak tahun 2017.
"Selama ini penyampaian informasi itu lebih banyak dilakukan oleh media yang lebih banyak menyoroti masalah Pilkada DKI Jakarta, sehingga terkesan Jakarta Sentris," kata Anggota Caretaker Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta, Senin (15/11).
Seperti diketahui, perhatian pemerintah dan publik tertuju sebagian besar kepada Pilkada Jakarta, padahal ada 100 daerah propinsi, kabupaten dan kota lain yang juga menyelenggarakan Pilkada serentak 2017.
Jelas Kaka Suminta, perhatian pemerintah yang terpusat pada permasalahan Pilkada Jakarta, akan mengurangi kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan di 100 daerah lainnya, yang akan memengaruhi kualitas proses dan hasil pilkada tersebut.
"Perhatian dan alokasi sumberdaya aparatur keamanan, sampai harus menarik beberapa kesatuan pengamanan dari berbagai daerah untuk menjaga keamanan Ibukota dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini juga sebagai potensi tak terfasilitasinya pengamanan di daerah lain yang sedang melaksanakan pilkada saat ini," ungkapnya.
Untuk itu, KIPP Indonesia meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian secara proporsional kepada daerah-daerah yang sedang melaksanakan Pilkada serentak, teramsuk alokasi sumberdaya dan penggunaan media dan sumberdaya elektronik yang saat ini lebih tertuju kepada tahapan dan masalah di Pilkada Jakarta.
"Dan kepada media dan pers, kami mengimbau untuk memberikan peliputan dan pelaporan secara memadai kepada 101 daerah yang sedang melaksanakan Pilkada serentak, agar perhatian masyarakat juga tak tertuju hanya pada satu daerah, sekaligus memberikan peliputan dan pelaporan yang seimbang dan adil kepada semua pihak," demikian Kaka Suminta.
[rus]
