Berita

Pertahanan

Bom Samarinda, Pemerintah Harus Gerak Cepat Tangani Kasus Intoleransi

SENIN, 14 NOVEMBER 2016 | 14:39 WIB | LAPORAN:

. Setara Institute menilai aksi pelemparan bom yang dilakukan kelompok jihadis ke gereja Oikoumene,  Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu (13/11), membuktikan bahwa pembiaran atas praktik intoleransi terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan telah menjadi medium recovery kelompok jihadis melakukan aksi-aksi teror.

"Tak itu saja aksi itu dinilai sebagai bukti radikalisasi publik dan merekrut aktor-aktor baru yang dengan pandangan keagamaan sempit memilih jalan kekerasaan, " kata Ketua Setara Institute, Hendardi, Senin (14/11).

Setara Institute dengan tegas mengutuk keras pemboman tempat ibadah dan turut berduka dan berbela sungkawa atas jatuhnya korban luka dan anak yg meninggal.


Menurut Hendardi, peristiwa pemboman di Samarinda adalah momentum bagi pemerintah untuk mempercepat langkah, menyusun kebijakan komprehensif, dalam menangani kasus-kasus intoleransi yang merupakan soft terrorism dan berpotensi atau rentan bertransformasi menjadi gerakan radikal.

"Mereka yang menjadi aktor jihad adalah orang-orang yang telah melampaui pandangan intoleran, melakukan aksi-aksi intoleran, dan untuk mencapai kepuasan aksinya dengan melakukan teror," tegasnya.

Dia menegaskan lagi, aksi-aksi intoleransi atas dasar agama dan ras harus diatasi dengan berbagai pendekatan, politik, sosial, dan hukum sehingga selain mempertegas rule of law di Republik Indonesia, juga mencegah terjadinya kekerasan baru dan disintegrasi bangsa.

Setara Institute juga mengingatkan bahwa dengan terjadinya peristiwa itu, aparat kepolisian juga dituntut untuk meningkatkan kewaspadaan dan kinerjanya dalam mendeteksi setiap potensi terorisme. Termasuk Kementerian Hukum dan HAM.

"Demikian juga Kementerian Hukum dan HAM harus memastikan ketersediaan sistem pemasyarakatan atas warga binaan efektif berkontribusi pada terjadinya kekerasan baru. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang residivis menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan dan deradikalisasi atas aktor-aktor teroris belum berjalan efektif," tukas Hendardi. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya