Berita

Politik

Aktor Politik Yang Mau Rusak Kebhinekaan Indonesia Tak Boleh Dibiarkan

MINGGU, 13 NOVEMBER 2016 | 02:36 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kebhinnekaan merupakan fakta sosio-antropologis yang membangun kebangsaan Indonesia. Kebhinekaan adalah sebuah khasanah yang tidak boleh dikurang-kurangkan atau dilebih-lebihkan untuk dan atas nama kepentingan apapun. Apalagi bila kepentingan itu berupa kepentingan politik sempit dan jangka pendek.

Namun, kini kita melihat sejumlah aktor politik yang telah dibutakan mata batinnya, sehingga tidak mampu melihat ancaman kehancuran bangsa jika membiarkan nafsu kekuasaannya itu benar-benar diwujudkan," kata Hendrik Dikson Sirait selaku ketua pelaksana dan salah satu inisiator Relawan NKRI.

Ribuan Relawan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat seluruh Indonesia, menegaskan Ikrar Kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI dalam acara Deklarasi Kebangsaan di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (12/11).


Pada kesempatan yang sama, inisiator Relawan NKRI lainnya Mohammad Yamin mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan merawat kebhinnekaan yang telah terbangun baik selama ini. Republik Indonesia tidak boleh dibiarkan dikoyak-koyak oleh kelompok tertentu. Sebab jika dibiarkan kondisi demikian akan semakin menjauhkan semangat persaudaraan dan gotong-royong. Apalagi, semua pihak menyadari bahwa pembangunan bangsa membutuhkan semangat kebersamaan.

"Tidak boleh jatuh dalam kekakuan relasi kebangsaan. Tidak boleh kita biarkan hubungan sesama kita anak bangsa saling memunggungi. Membeku lalu retak hancur berkeping keping," jelasnya.

Semua pihak, kata Yamin, seharusnya sadar bahwa tantangan demi tantangan yang dihadapi bangsa ini acapkali melahirkan perbedaan. Namun perbedaan yang ada harus disikapi secara arif dan bijaksana.

Bagaimanapun, perbedaan yang ada sesungguhnya bisa menjadi kekuatan besar untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia. Bukan sebaliknya, dijadikan alat untuk tujuan tertentu,” ujarnya. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya