Berita

HNW

Tidak Benar Partai Islam Anti-Pancasila, Ini Buktinya

SABTU, 12 NOVEMBER 2016 | 21:45 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

MPR adalah lembaga negara yang diberi amanah untuk melaksanakan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi 4 Pilar MPR itu kali pertama dilakukan oleh MPR ketika lembaga negara itu dipimpi Hidayat Nur Wahid periode 2004-2009.

Demikian disampaikan Hidayat Nur Wahid yang saat ini menjadi Wakil Ketua MPR saat Sosialisasi 4 Pilar MPR, di hadapan ratusan warga Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, (Sabtu, 12/11).

Karena itu, politikus senior PKS ini mengatakan, hal itu menjadi bukti bahwa partai Islam tak anti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.


Sebab saat ini seolah-olah ada gap antara masalah keummatan dan kebangsaan. Kedua hal seolah-olah ada halangan. Padahal menurut Hidayat Nur Wahid antara masalah keummatan dan kebangsaan tak ada jaraknya.

"Jadi jangan anggap ummat Islam bukan warga negara sehingga aspirasinya tidak didengar," ujarnya.

Disebutkan peran besar ummat Islam dalam perjuangan bangsa.

Hidayat Nur Wahid mengatakan, dirinya bersyukur bahwa UUD NRI Tahun 1945 sangat memahami masalah keummatan. Dulu semasa Orde Baru, kata Iman dan Taqwa susah masuk dalam UUD. Namun setelah diamandemen, kata Iman dan Taqwa masuk dalam pasal-pasal. "UUD NRI Tahun 1945 akomodatif terhadap masalah keummatan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Hidayat Nur Wahid menyebut bahwa sosialisasi 4 Pilar MPR dilakukan dengan berbagai metoda dan diperuntukkan untuk berbagai kalangan.

Menurut Hidayat Nur Wahid sosialisasi ini tidak cukup dilakukan oleh MPR. Dirinya mengharap agar pemerintah ikut juga melakukan sosialisasi. pada masa lalu ada Penataran P4. Bahkan ada lembaga khusus yang mengurusi masalah penataran P4 melalui BP7.

Hidayat Nur Wahid ingin sosialisasi dilakukan secara massif namun ditegaskan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan itu tidak indoktrinasi. "Sosialisasi yang kita inginkan tidak indoktrinasi," paparnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya