Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

Direksi CKRA Dilaporkan ke OJK dan Polisi

RABU, 09 NOVEMBER 2016 | 16:32 WIB | LAPORAN:

Direksi PT Cakra Mineral Tbk (CKRA) dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polda Kalimantan Tengah dengan dugaan penggelapan, manipulasi akuntansi dan menyesatkan investor.

"Direktur Utama CKRA, Boelio Muliadi, kami gugat juga di Pengadilan Negeri Palangkaraya, berkaitan dengan dua perusahaan tambang zirconium, PT Takaras Inti Lestari (TIL) dan PT Murui Jaya Perdana (MJP)," jelas pengacara, Jefferson Dau di Jakarta, Rabu (9/11).

Jefferson menuturkan, CKRA telah membuat telah laporan akuisisi TIL dan MJP kepada otoritas bursa tahun 2014. Padahal, CKRA sama sekali belum membayar untuk sah menguasai 55 persen saham TIL-MJP. Para pemegang saham TIL dan MJB telah didorong Boelio Muliadi dan Harun Abidin untuk menandatangani perjanjian tukar-menukar saham (swap).


Untuk menguasai 55 persen saham TIL-MJP, dibayar dengan 330 juta lembar saham CKRA. Dari 330 juta lembar saham CKRA, papar Jefferson, 165 juta lembar untuk pemegang saham TIL-MJP dan 165 juta lembar untuk Harun Abidin.

Sesuai perjanjian, Harun Abidin harus membayar 165 juta lembar saham CKRA kepada pemegang saham TIL-MJP berupa lima perusahaan tambang.

"Namun sampai sekarang  Boelio belum melaksanakan kewajiban, dan kelima perusahaan yang digunakan Harun Abidin untuk membayar TIL-MJP, ternyata bukan miliknya. TIL-MJP benar-benar menjadi korban," kata Jeffrson.

CKRA kemudian membuat rekayasa akuntansi yang menyesatkan, yaitu dengan meningkatkan modal TIL, yang menyebabkan pemegang saham lama harus membayar pajak akibat peningkatan modal bohong-bohongan.

"Praktik curang yang dilakukan Boelio Muliadi dan Harun Abidin, yang juga dibantu oleh dua Direktur CKRA Argo Trinandityo dan Dexter Sjarif Putra, kami laporkan ke Polda Kalteng, dan juga akan kami laporkan ke Kapolri," tegas Jefferson.

Untuk diketahui, imbuh Jefferson, pemegang saham MJP telah mengambil langkah taktis.

"Mereka berhasil mengantongi perjanjian tukar-menukar 55 persen saham TIL, tetapi hal itu tidak sah, karena hingga kini klien kami belum menerima pembayaran berupa 165 juta lembar saham CKRA. Jadi CKRA telah membohongi OJK dan investor," tutur Jefferson.

Menurut Jefferson, kecurangan yang dilakukan direksi CKRA, telah mengganggu kinerja pasar saham, merusak kepentingan investor publik dan citra internasional Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kami berharap penyelidikan mendalam oleh OJK, kemudian mengumumkan hasil penyelidikan kepada pemegang saham dan publik,” kata Jefferson.[wid]


Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya