Berita

Pertahanan

Sulitnya Polri Kejar Buronan Interpol Dibahas di Sidang Umum Interpol

RABU, 09 NOVEMBER 2016 | 15:57 WIB | LAPORAN:

Polri mengakui perburuan dan penanganan buronan Interpol di Indonesa masih terbilang lambat. Dari 83 red notice yang masuk, baru 25 persen yang berhasil ditangani.

Kepala Biro Misi Internasional, Birgjen Joni menyatakan, memang banyak kendala, terutama pencarian itu terhalang nama dan adanya operasi plastik, mungkin dari buronan itu sendiri.

Dari red notice yang masuk ke markas Interpol di Lyon, Perancis, lalu disebarkan ke 190 negara yang ikut organisasi Interpol.


Menurut dia sebetulnya semua negara yang masuk dalam Interpol tidak selalu tahu red notice yang masuk. Ada yang sudah tahu tapi banyak yang tidak tahu di mana tersangka tersebut.

"Setelah red ontice itu keluar ada saja negara Interpol yang masih buta. Makanya, langsung dikoordinasikan dengan Imigrasi. Setelah Imigrasi mengecek baru ada pencarian-pencarian di satu negara asing," ujar Joni di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Selasa (8/11).

Untuk di Indonesia, mencari buronan Interpol bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun. Semuanya tergantung respon negara anggota menindaklanjuti red notice yang begitu banyak masuk.

Lanjut Joni dalam rilis yang diterima, dalam Sidang Umum ke-85 Interpol di Bali, dibahas peningkatan kerja sama untuk pertukaran informasi tentang buronan yang masuk red notice.

Pihaknya akan membuat satu nomor yang kemudian bisa dihubungi antarnegara. Tanpa lagi harus menyebarkan itu dalam red notice.

"Nantinya akan ada sharing intelejen informasi. Meningkatkan kapasitas atau kemampuan sumber daya interpol sendiri. Karena kejahatan selalu berkembang sehingga perlu selalu ada peningkatan kualitas dan ada kerja sama regional, aseanapol dan europol," pungkasnya.[wid]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya