Berita

KH Marsudi Suhud/Net

Politik

PBNU: Pernyataan Jokowi Soal Aktor Politik Untuk Jaga Persatuan

SELASA, 08 NOVEMBER 2016 | 18:22 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pihak-pihak tertentu yang menunggangi aksi 4 November perlu dicermati dengan kepala dingin dan serius. Sebab. Presiden sudah pasti memiliki informasi dan data-data akurat dari instansi pemerintah yang kredible terkait pihak-pihak yang berniat mengambil keuntungan tertentu dalam aksi tersebut.

"Presiden punya semua hal untuk mendapatkan informasi terbaik dan terakurat," kata Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud, sambil mengatakan bahwa sebelum demo, dirinya juga sudah menyampaikan pesan bahwa jangan sampai demo yang tujuannya untuk menuntut keadilan justru ditunggangi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan politik.

"Jadi, itu sebenarnya omongan saya sudah mendahului dari apa yang disampaikan Presiden. Pesannya begitu, mengingatkan, agar tidak ada bias antara kepentingan demo dan kepentingan politik pihak tertentu. Itu kan biasa saja, teorinya kan untuk mengingatkan," ungkapnya.


Marsudi juga mengungkapkan, Presiden saat mengeluarkan pernyataan, tentunya sudah pasti melalui proses seleksi informasi yang ketat dan mempertimbangkan berbagai hal dengan cermat. Karenanya, kata dia, apa yang disampaikan Presiden tersebut harus dilihat sebagai upaya ataupun pesan untuk mengingatkan agar tidak ada yang menjadikan demo untuk kepentingan politiknya.

"Wong saya yang hanya punya perangkat Pagar Nusa dan Banser saja punya banyak informasi. Apalagi Presiden dengan berbagai instrumen institusi," tukasnya.

Jadi, lanjut Marsudi, apa yang disampaikan Presiden Jokowi, harus dimaknai untuk mengajak semua pihak bahwa menjaga kesatuan dan persatuan, menjaga kebhinekaann dan kemajemukan adalah tugas berat yang harus diemban bersama-sama.

"Jadi pesan yang harus ditangkap dari pernyataan Presiden adalah, bahaya ketika memanfaatkan aksi demo untuk kepentingan politiknya. Karena kalau soal demonya, clear Presiden mengapresiasi itu sebagai hak konstitusional sepanjang disampaikan dan dilakukan secara tertib dan damai sesuai aturan," jelasnya.

KH Marsudi lebih lanjut menilai bahwa Presiden Jokowi justru bahwa baik sebelum demo, saat demo, dan juga setelah demo pemerintah sudah sangat baik dan cepat dan bijak dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak.

"Presiden sudah melakukan itu dengan mengundang para kiai, ulama, tokoh agama, dan lainnya. Kemudian juga sudah menyampaikan bagaimana memenuhi tuntutan masyarakat. Terus setelah demo, Presiden juga datang ke NU dan Muhammadiyah, dan mungkin juga ke yang lainnya. Itu kan langkah presiden untuk komunikasi dengan rakyatnya," jelasnya.

Kalau kemudian dari apa yang dilakukan Presiden itu masih dianggap ada yang kurang, tentu anggapan itu akan selalu ada. Dan kewajiban pemerintah adalah berupaya untuk memperbaikinya.

"Dan Presiden kan juga melakukan perbaikan, itu stile-nya Presiden dalam berkomunikasi dengan rakyatnya. Kini yang paling penting dan inti dari persoalan yang sekarang ini tujuan demo itu apa? Itu kan yang penting. Tuntutan sudah disampaikan, kemudian pemerintah sudah memberikan sikapnya sebagai jawaban. Itu sudah disampaikan," demikian Marsudi. [ysa]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya