Berita

KH Marsudi Suhud/Net

Politik

PBNU: Pernyataan Jokowi Soal Aktor Politik Untuk Jaga Persatuan

SELASA, 08 NOVEMBER 2016 | 18:22 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pihak-pihak tertentu yang menunggangi aksi 4 November perlu dicermati dengan kepala dingin dan serius. Sebab. Presiden sudah pasti memiliki informasi dan data-data akurat dari instansi pemerintah yang kredible terkait pihak-pihak yang berniat mengambil keuntungan tertentu dalam aksi tersebut.

"Presiden punya semua hal untuk mendapatkan informasi terbaik dan terakurat," kata Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud, sambil mengatakan bahwa sebelum demo, dirinya juga sudah menyampaikan pesan bahwa jangan sampai demo yang tujuannya untuk menuntut keadilan justru ditunggangi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan politik.

"Jadi, itu sebenarnya omongan saya sudah mendahului dari apa yang disampaikan Presiden. Pesannya begitu, mengingatkan, agar tidak ada bias antara kepentingan demo dan kepentingan politik pihak tertentu. Itu kan biasa saja, teorinya kan untuk mengingatkan," ungkapnya.


Marsudi juga mengungkapkan, Presiden saat mengeluarkan pernyataan, tentunya sudah pasti melalui proses seleksi informasi yang ketat dan mempertimbangkan berbagai hal dengan cermat. Karenanya, kata dia, apa yang disampaikan Presiden tersebut harus dilihat sebagai upaya ataupun pesan untuk mengingatkan agar tidak ada yang menjadikan demo untuk kepentingan politiknya.

"Wong saya yang hanya punya perangkat Pagar Nusa dan Banser saja punya banyak informasi. Apalagi Presiden dengan berbagai instrumen institusi," tukasnya.

Jadi, lanjut Marsudi, apa yang disampaikan Presiden Jokowi, harus dimaknai untuk mengajak semua pihak bahwa menjaga kesatuan dan persatuan, menjaga kebhinekaann dan kemajemukan adalah tugas berat yang harus diemban bersama-sama.

"Jadi pesan yang harus ditangkap dari pernyataan Presiden adalah, bahaya ketika memanfaatkan aksi demo untuk kepentingan politiknya. Karena kalau soal demonya, clear Presiden mengapresiasi itu sebagai hak konstitusional sepanjang disampaikan dan dilakukan secara tertib dan damai sesuai aturan," jelasnya.

KH Marsudi lebih lanjut menilai bahwa Presiden Jokowi justru bahwa baik sebelum demo, saat demo, dan juga setelah demo pemerintah sudah sangat baik dan cepat dan bijak dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak.

"Presiden sudah melakukan itu dengan mengundang para kiai, ulama, tokoh agama, dan lainnya. Kemudian juga sudah menyampaikan bagaimana memenuhi tuntutan masyarakat. Terus setelah demo, Presiden juga datang ke NU dan Muhammadiyah, dan mungkin juga ke yang lainnya. Itu kan langkah presiden untuk komunikasi dengan rakyatnya," jelasnya.

Kalau kemudian dari apa yang dilakukan Presiden itu masih dianggap ada yang kurang, tentu anggapan itu akan selalu ada. Dan kewajiban pemerintah adalah berupaya untuk memperbaikinya.

"Dan Presiden kan juga melakukan perbaikan, itu stile-nya Presiden dalam berkomunikasi dengan rakyatnya. Kini yang paling penting dan inti dari persoalan yang sekarang ini tujuan demo itu apa? Itu kan yang penting. Tuntutan sudah disampaikan, kemudian pemerintah sudah memberikan sikapnya sebagai jawaban. Itu sudah disampaikan," demikian Marsudi. [ysa]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya