Pengamanan Gedung DPR Diambil Alih TNI Dan Polri

. Usai dibubarkan aparat keamanan di Istana Negara,  ratusan massa  bergerak ke gedung DPR.

Mereka berharap pintu gerbang dibuka sehingga bisa beristirahat apalagi sebelumnya diberitakan bahwa sebagian pimpinan DPR dan MPR memberikan izin agar massa diperbolehkan masuk ke kompleks DPR.

Namun kenyataannya begitu mereka tiba di gerbang DPR, selain pintu gerbang dikunci rapat ratusan aparat keamanan dari Polri dan TNI sudah siaga penuh dengan perlengkapan huru hara.  Massa pun kecewa karena dilarang masuk.

Terkait dengan pelarangan itu,  Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui kalau massa tetap dilarang maauk ke komplekk gedung DPR.

"Soalnya pengamanan gedung DPR sudah diambil alih TNI dan Polri, bukan lagi oleh pengamanan dalam DPR," kata Fahri Hamzah dari rilisnya,  Jumat malam (4/11).

Bahkan Ketua DPR Ade Komarudin menyetujui pengalihan keamanan gedung yang tadinya merupakan tanggungjawab Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR dialihkan TNI dan Polri.

"Ketua DPR menyetujui TNI dan Polri ambil alih pengamanan DPR. Per 21.30 WIB panglima dan Kapolri ambil alih pengamanan DPR- MPR. Dengan demikian tidak ada yang boleh keluar atau masuk," ujarnya.

Memang diakuinya,  sebagian pimpinan DPR dan MPR sebenarnya sudah mengizinkan agar massa dibolehkan masuk di Kompleks Parlemen. Dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bernegoisasj agar massa diizinkan masuk. Bahkan hal yang sama juga dilakukan Ketua MPR Zulkifli Hasan.  Namun gagal.

Bisa dimaklumi mengapa pengamanan gedung rakyat itu kini menjadi tanggungjawab TNI dan Polri. Tentunya masalah adah keamanan. Sebab gedung DPR adalah simbol negara yang harus dijaga TNI dan Polri. [ysa]