Pernyataan JK Soal Kasus Ahok Harus Menjadi Sikap Resmi Pemerintah

Kalangan dewan langsung bereaksi mengomentari pernyataan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang disampaikan ke perwakilan demonstran aksi Bela Islam.

JK menyatakan Polri bakal memproses kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan cepat, tegas, transparan dan berkeadilan dalam waktu dua pekan.

Menurut politisi PKS Mahfudz Siddiq, pernyataan JK itu harus menjadi sikap resmi pemerintah. Apalagi, pernyataan wapres mewakili posisi presiden.

"Penegakan hukum ini penting untuk menunjukkan dua hal: Tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum dan tidak ada pihak yang bisa dipersepsi melindungi Ahok," kata dia di Jakarta, Jumat (4/11).

Setelah ini, lanjut Mahfudz, tugas lembaga penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan) untuk bekerja cepat, obyektif, adil dan transparan. Untuk pemerintah, kata dia, harus memastikan tidak ada intervensi apapun dalam proses itu.

Mahfudz mengajak warga Jakarta untuk fokus kembali kepada proses kampanye pilkada DKI yang sedang berlangsung. Mengkritisi ide kampanye para calon menjadi penting, termasuk mengkritisi kinerja cagub petahana yaitu Ahok dan Djarot.

"Sepanjang Ahok masih menjadi cagub maka mengkritisi kinerjanya selama menjadi gubernur aktif menjadi penting. Plt Gubernur misalnya sudah membatalkan sejumlah proses lelang dini untuk tahun anggaran 2017 yang dilakukan oleh Gubernur non-aktif Ahok," ujarnya.

Dan terkait proses Pilkada DKI, juga penting diawasi. Hal itu, menurut Mahfudz, penting agar segala bentuk kecurangan dan manipulasi bisa dicegah.

"Mulai dari data pemilih, distribusi surat panggilan, saat pencoblosan dan rekapitulasi suara mulai dari TPS hingga KPUD," tandasnya. [sam]