Berita

ILustrasi/Net

Politik

Rencana Pemerintah Distribusikan LPG 3 KG Secara Tertutup Harus Dipertimbangkan Ulang

KAMIS, 03 NOVEMBER 2016 | 06:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Rencana pemerintah untuk melakukan distribusi tertutup LPG 3 kilogram perlu dipertimbangkan. Sebab pemerintah belum memiliki data yang jelas mengenai jumlah rumah tangga miskin berdasarkan nama dan alamat mereka.

Demikian disampaikan peniliti Assosiasi Politik dan Ekonomi (AEPI), Salamuddin Daeng, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 3/11).

Menurut Daeng, distribusi LPG selama ini memang menuai banyak masalah. Diantaranya adalah soal subsidi tidak tepat sasaran sehingga banyak masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan jatah LPG bersubsidi.


Kedua, banyak terjadi pengoplosan LPG yang dilakukan oleh para pedagang dan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, LPG dijadikan alat politik dan bisnis para politisi.

Keempat, dana subsidi rawan dikorupsi. Dan kelima, Pertamina seringkali dirugikan dan dibebani keuangannya untuk mendistribusikan LPG 3 kilogram.

"Namun distribusi tertutup tampaknya akan sulit mengingat pemerintah tidak memiliki data yang memadai dan belum melakukan pendataan tentang hal tersebut. Namun tekanan besarnya subsidi membuat pemerintah terkesan terburu buru dan kurang mempertimbangkan aspek data tersebut," demikian Salamuddin Daeng. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya