Rencana Kementerian Sosial (Kemensos) menganugerahkan gelar pahlawan kepada salah satu anak bangsa jadi perhatian publik. Mereka ingin tahu siapa tokoh yang dimaksud, apakah Soeharto atau Gus Dur? Kemarin, Menpora Imam Nahrawi mengusulkan pemimpin Kongres Sumpah Pemuda Soegondo Djojopuspito yang diberi gelar pahlawan. Gus Dur dan Soeharto nanti dulu...
Imam mengatakan, Soegondo punya peran besar dalam pembentukan bangsa Indonesia, yaitu memimpin Kongres Pemuda yang dicetus pada rentang tahun 1920-an. Menurut dia, Sumpah Pemuda yang diperingati saban tahun berasal dari pemikiran Soegondo. Soegondo juga tokoh pemuda yang terlibat dalam pembentukan organisasi kepemudaan bernama Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) pada 1926. Sejumlah tokoh kemerdekaan, banyak terlibat dalam pembentukan PPI tersebut. Soekarno pun bagian dari PPI yang mengetuai organisasi itu di Bandung, Jawa Barat. Pun, juga Muhammad Hatta yang mengetuai PPI di Belanda.
Pembentukan PPI dilanjutkan dengan peran Soegondo sebagai inisiator Kongres Pemuda I pada 1926. Kongres itu diyakini sebagai embrio persatuan pemuda yang ketika itu, organisasi kepemudaan di Hindia Belanda kebanyakan terafiliasi ke dalam organisasi kesukuan dan etnis. Dua tahun setelah Kongres Pemuda I, gelaran serupa pun digelar dengan gagasan yang sama. Dalam Kongres Pemuda II, Soekarno dan Hatta menunjuk Soegondo sebagai ketua kongres. Saat Kongres Pemuda II itu juga lahir gagasan Sumpah Pemuda yang saban tahun diperingati sebagai salah satu hari nasional. "Tapi sampai saat ini Soegondo belum diangkat sebagai pahlawan nasional," kata Imam dalam rilis yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.
Kemenpora, lanjut Imam, sudah mengabadikan nama Soegondo di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PP-PON) di Cibubur, Jakarta Timur. Lain Menpora lain pula Partai Golkar. Golkar masih tetap mengusulkan Soeharto dianugerahi gelar pahlawan. PKS juga lain lagi. Partai berlambang bulan sambit kembar itu mengusulkan Kasman Singodimedjo. Kasman adalah Jaksa Agung pertama Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman.
Heboh pemberian gelar pahlawan muncul lagi setelah akhir pekan lalu, Mensos Khofifah Indar Parawansa menyampaikan akan ada satu tokoh yang akan diberi gelar pahlawan nasional tahun ini. Kata dia,
pemberian gelar pahlawan itu sudah berdasarkan persetujuan Presiden Jokowi. Siapa namanya? Khofifah masih merahasiakan.
Seperti biasa, setiap muncul wacana pemberian gelar pahlawan, saat itu pula mengemuka usulan untuk memberi gelar pahlawan untuk Presiden Ke-2 Soeharto dan Presiden Ke-4 Gus Dur. Dan seperti biasa, pro-kontra pun terjadi. Khofifah mengatakan, ada sebelas nama calon penerima gelar pahlawan nasional yang diajukan. Termasuk Gus Dur dan Soeharto.
Kesebelas nama ini berdasarkan kajian dari tim peneliti, pengkaji gelar pusat (TP2GP) yang terdiri dari berbagai pihak, baik kalangan sejarawan, praktisi, pakar, dan akademisi. Kemensos, lanjut Khofifah, bertindak sebagai koordinator pengkajian yang dilakukan TP2GP. Setelah selesai dikaji, nama-nama yang diusulkan lantas diajukan kepada dewan gelar Kementerian Pertahanan. Dari Kementerian Pertahanan, usulan dilanjutkan kepada Presiden.
Sejarawan Bonnie Triyana meminta pemerintah menunda dulu pemberian gelar kepahlawanan baru. Sebab, acara itu cuma bikin heboh dan geger karena kerap menuai kritik dari masyarakat. "Pahlawan sudah banyak di Indonesia. Di sini gelar pahlawan hampir tiap tahun, tapi jumlah koruptor makin banyak. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah perbanyak warga terhormat yang memberi banyak inspirasi," kata Bonnie, kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Dasar hukum gelar kepahlawanan muncul pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno berdasarkan Keputusan Presiden No 33 Tahun 1964. Meski begitu, pemerintah selalu gagap dalam memilih pahlawan. Ada nama pahlawan yang tidak muncul dalam buku sejarah. Dia mencontohkan Tan Malaka. Meski diberi gelar pahlawan pada tahun 1960-an, namanya seperti dihilangkan dalam buku sejarah.
Karena masalah-masalah itu, Bonnie mengusulkan seremoni pemberian gelar pahlahwan dimoratorium dulu, alias dihentikan sementara. "Dari pada ribut terus apalagi yang muncul kembali adalah nama Soeharto yang pasti bikin polemik," ujarnya. ***
