Berita

Politik

Cak Imin: Di PKB, Perempuan Adalah Subyek Politik

MINGGU, 16 OKTOBER 2016 | 18:44 WIB | LAPORAN:

Perempuan memiliki posisi tawar sama dengan kaum lelaki di dunia politik. Bahkan, kaum perempuan memiliki nilai lebih dalam berkomitmen dan melakukan kerja-kerja politik.

"Mereka solid dan tidak mudah goyang. Untuk itu saya berharap pembahasan rencana strategis PB ke depan lebih fokus pada kerja-kerja nyata ketimbang berkutat pada pembuatan seminar dan workshop," kata Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar di hadapan ratusan kader organisasi Perempuan Bangsa (PB), Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (16/10).

Cak Imin, panggilan akrab mantan menakertrans ini melanjutkan, dengan rencana strategis (renstra), pembagian tugas antara satu anggota dengan anggota lainnya menjadi tepat sasaran. Namun, ia berharap setelah pembuatan renstra ini, PB semakin menggeliat, bukan malah asyik dengan dunianya sendiri.


"Artinya, meninggalkan kerja-kerja nyata. Mereka lebih sibuk ngurus kepentingan mereka masing-masing, sementara kepentingan rakyat terabaikan. Penyakit yang biasanya hinggap di organisasi-organisasi di Indonesia, hal itu tidak boleh terjadi di PB," tegasnya.

Menurut Cak Imin, PKB sejak dulu mendorong kader perempuan untuk maju. Sebab, PKB sadar bahwa kaum perempuan dalam politik menjadi sebuah elemen vital partai.

"Dengan kata lain, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk tidak sekedar bagian partai. PKB menempatkan mereka (kader perempuan PKB) sebagai subyek politik. Pemeran utama dalam setiap proses politik partai," ujarnya.

Ia pun mengapresiasi gerakan PB yang konsisten melakukan pemberdayaan politik.

"Dan hasilnya terlihat. Keterwakilan perempuan kader PKB di Senayan (DPR) selalu di atas 10 persen. Sekarang saja 15 persen, Insya Allah 2019 semakin bertambah," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PB, Hj Siti Masrifah berharap keberadaan PB dalam konstilasi nasional mampu menaikan derajat bangsa Indonesia menuju kebaikan.

"PB akan selalu mengingatkan pemerintah jika memang pemerintah alpa dalam perbaikan soal kemiskinan, perempuan dan anak," tuturnya.[wid] 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

Kadisdik DKI Senang Lihat Kemping Pramuka di SDN 11 Kebon Jeruk

Sabtu, 10 Januari 2026 | 02:03

Roy Suryo Cs Pastikan Menolak Ikuti Jejak Eggi dan Damai

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:47

Polri Tetap di Bawah Presiden Sesuai Amanat Reformasi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:14

Kesadaran Keselamatan Pengguna Jalan Tol Rendah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 01:04

Eggi dan Damai Temui Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo Cs: Ada Pejuang Ada Pecundang!

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:34

Debat Gibran-Pandji, Siapa Pemenangnya?

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:19

Prabowo Didorong Turun Tangan terkait Kasus Ketua Koperasi Handep

Sabtu, 10 Januari 2026 | 00:04

Eggi dan Damai Mungkin Takut Dipenjara

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:46

Relasi Buku Sejarah dan Medium Refleksi Kebangsaan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:42

Kadispora Bungkam soal Lahan Negara di Kramat Jati Disulap Jadi Perumahan

Jumat, 09 Januari 2026 | 23:07

Selengkapnya