Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menangani persoalan guru masih banyak yang perlu dituntaskan.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR, Fikri Faqih saat menjadi pembicara dalam Konvensi Nasional Pendidikan (KONASPI) ke-8 yang diadakan Universitas Negeri Jakarta di Jakarta, Kamis (14/10).
"Beberapa persoalan, misalnya, dari 3,9 juta guru, baru 1 juta guru yang memenuhi syarat minimal kualifikasi akademik S1 atau Diploma IV. Bahkan, dari dari tersebut, baru 1,9 juta yang tersertifikasi," jelas Fikri dalam rilis persnya.
Di tengah minimnya jumlah guru yang baru tersertifikasi tersebut, tambah Fikri, anak-anak Indonesia harus mengalami kenyataan bahwa hingga tahun 2020, terdapat 316 ribu guru yang akan mengalami pensiun.
"Artinya, rata-rata per tahun terdapat 75 ribu guru yang pensiun," terangnya.
Fikri mewanti-wanti persoalan ini jika tidak dicari solusinya secara cepat dan bijaksana, akan mengurangi daya saing anak bangsa dalam menghadapi era globalisasi. Pasalnya, rekrutmen tenaga pendidik baru yang berkualitas lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan anak Indonesia yang masuk usia sekolah.
Minimnya kemampuan pemerintah untuk menghasilkan tenaga pendidik baru berkualitas tersebut, tegas Fikri, tercermin dari daya tampung asrama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berkisar di angka 5 ribu. Padahal, kebutuhan untuk memenuhi hal tersebut per tahun sebesar 40 ribu per tahun.
"Fungsi koordinasi antara Kemenristekdikti dan Kemendikbud harus terus ditingkatkan. Target Kemenristekdikti untuk memenuhi target 46 dari 17 LPTK di tahun 2016 ini, harus tercapai," tegas Fikri.
Sebagai mitra dari Kemenristekdikti dan Kemendikbud, imbuh Fikri, Komisi X mendorong dibuat blue print peningkatan produktivitas lulusan guru yang berkualitas, melalui peningkatan kapasitas asrama LPTK.
"Dan paling penting peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3 T, yaitu Terluar, Terdepan, dan Tertinggal," tukas anggota DPR yang pernah menjadi guru SMK di Brebes ini.
[wid]
