Sekjen PPP Tak Persoalkan Presiden Kembali Angkat Arcandra Jadi Menteri ESDM

Presiden Joko Widodo sedang menimbang nama-nama yang akan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM).

Salah satu nama yang dipertimbangkan adalah Arcandra Tahar, yang sebelumnya berhenti karena persoalan status kewarganegaraan.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani tak mempermasalahkan soal etika terkait hal itu. Sebab, pemilihan menteri dinilainya sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

"Kalau soal etika kan berpulang kepada pemerintah, sebab pengangkatan menteri itu kan (sesuai) kebutuhan menteri seperti apa sangat tergantung kepada presiden," ujar Arsul ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/10).

Menurut Sekjen PPP ini, ketika syarat yuridis ‎telah diselesaikan, maka pertanyaan menyangkut soal etika menjadi sesuatu yang tak jelas standarnya.

"Beda dengan hukum. Kalau standarnya enggak jelas, ya ini berpulang kepada Presiden. Apakah ketidakjelasan standar itu ada (unsur) kebutuhan pemerintah lebih besar," jelasnya.

Apalagi, selama ini Arcandra tak memiliki masalah terkait hukum. Maka itu, lanjut Arsul, tak bisa dikaitkan dengan etika. Semua dikembalikan kepada keputusan pemerintah, sebab presiden pasti lebih paham bagaimana menteri kebutuhan pemerintah.

"Kalau tidak ada pelanggaran hukum, hanya terkait etika. Kita kembalikan sepenuhnya kepada presiden, bagaimana presiden melihat sisi etika dalam konteks kebutuhan pemerintah lebih besar," lanjutnya.

"Kalau kebutuhan pemerintah lebih besar ‎dipenuhi oleh sosok yang akan diangkat, ya monggo presiden lah," tandasnya. [zul]