Aktivis 98: Jangan Sampai Keringat Perjuangan Gus Dur Dinodai Ahok

Kebebasan berpolitik di Indonesia sangat jelas tercantum dalam UUD 1945. Kebebasan yang diberikan konstitusi tersebut bahkan ‎tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Hanya ada satu syarat yang diperlukan rakyat dalam berpolitik, yaitu berstatus asli warga negara Indonesia.

Implementasi kebebasan berpolitik bagi seluruh warga negara Indonesia terwujud nyata saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur.

"Di era bapak pluralisme itu, kebebasan berpolitik bisa turut dirasakan semua golongan, termasuk warga Tionghoa yang selama orba dipinggirkan," ujar aktivis'98 Prasojo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/10).

Namun sayang, di tengah warga yang sedang menikmati kebebasan berpolitik, jerih payah perjuangan Gus Dur tersebut harus ternoda oleh ulah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut pria yang akrab disapa Sojo itu, watak dan perangai Ahok yang kasar hingga terlibat dalam kasus penistaan agama seperti tengah menyulut bara api perpecahan kembali layaknya tragedi 1998.

Sebelum api perpecahan tersulut semakin besar, sambung Sojo, maka aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti kasus SARA yang dikobarkan Ahok. Penegak hukum harus secara profesional memproses Ahok secara hukum yang berlaku.

"Karena hukum berlaku untuk siapapun tanpa terkecuali, termasuk Ahok. Jangan sampai keringat perjuangan Gus Dur dinodai Ahok," tandasnya.[wid]