Badan Tenaga Listrik NaÂsional (Batan) telah melakukan penghitungan biaya yang diperÂlukan untuk membangun PemÂbangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Biaya yang diperlukan mencapai Rp 70 triliun untuk satu PLTN.
"Itu mengacu pada pembanguÂnan PLTN di Uni Emirat Arab. Satu PLTN Dengan daya 1.400 Megawatt membutuhkan biaya mencapai Rp 70 triliun," kata Kepala Batan Djarot S WisnuÂbroto di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan, pembanguÂnan PLTN patut dipertimbangÂkan. Sebab, harga jual listrik dari PLTN cukup kompetitif.
"PT PLN pernah hitung harganya 6 sampai 8 sen dolar AS per kwh," ungkapnya.
Soal kesiapan membangun PLTN, Djarot pede Indonesia suÂdah mampu. Sebab, Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI) teÂlah memiliki mata kuliah yang mempelajari nuklir.
Selain itu, Batan juga mengirimkan 20-30 orang setiap tahun ke Rusia untuk melakukan studi terkait PLTN. Tak hanya dari BaÂtan, perguruan tinggi Indonesia juga mengirim perwakilannya belajar ke Rusia.
Pemerintah, lanjutnya, telah menjalin kerja sama dengan RuÂsia. Khususnya dengan badan usaha milik pemerintah Rusia, RoÂsatom. Kerja sama tersebut berupa peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Namun demikian, hingga kini pemerintah Indonesia belum memutuskan untuk membangun PLTN.
"Kerja sama Rosatom dan Batan atau Rusia dan IndoÂnesia baru sebatas bagaimana capacity building SDM. Kita diberikan pengetahuan pengalaÂman karena Rusia mempunyai beberapa PLTN dan pengetahuan bagaimana membangun PLTN," ucapnya.
Drajat mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan studi di beberapa daerah yang dianggap pantas untuk pembangunan PLTN. Daerah itu antara lain Jepara dan Bangka.
Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu memastikan, keputusan pembangunan PLTN berada di tangan pemerintah.
Dia meminta agar pihak-pihak yang berkompeten seperti Batan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN segera menyampaikan rencana atau road map pembangunan sumber energi baru ke DPR.
"Kami memandang Indonesia sangat membutuhkan PLTN. Untuk tahap awal, silakan Batan mengusulkan rancangannya," kata Gus Irawan. ***
