Berita

Foto/Net

Bisnis

Menperin Dicecar Soal Harga Gas Yang Nggak Turun-turun

Rapat Kerja Di DPD
RABU, 12 OKTOBER 2016 | 08:13 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Perindustrian (Men­perin) Airlangga Hartarto, ke­marin, menghadiri undangan rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membahas soal masih mahalnya harga gas di daerah yang membuat banyak perusahaan di daerah menjerit.

Rapat kerja dengan Komite II yang membidangi masalah energi dan sumber daya min­eral dimulai sejak pukul 10.00 WIB di Gedung B DPD Lantai 3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba.

Dalam rapat tersebut, Menper­in tidak datang sendiri. Politisi Golkar ini membawa anak buah­nya. Antara lain, Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elek­tronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan, Dirjen Ketah­anan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Harjanto, Dirjen Pengemban­gan Perwilayahan Industri (PII) Imam Haryono, dan Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gati Wibawaningsih.


Saat membuka rapat, Par­lindungan mengatakan, rapat dengan Menperin kali ini untuk membahas mengenai harga gas industri yang tidak turun-turun. Padahal, penurunan harga gas tersebut sudah masuk dalam paket kebijakan ekonomi yang di keluarkan oleh pemerintah.

"Namun, sayangnya harga gas masih tinggi sekitar 8-10 dolar AS per Million Metric British Ther­mal Units (MMBTU)," ujarnya.

Menurut Parlindungan, ma­halnya harga gas berdampak pada daya saing industri. Se­mentara, negara lain harganya lebih murah. Bahkan, kata dia, akibat mahalnya harga gas ini berdampak pada masuknya in­vestasi ke Tanah Air.

Padahal, untuk meningkatkan jumlah investasi yang masuk perlu diberikan kemudahan kepada investor. Salah satunya dengan memberikan harga gas yang murah.

Dia menambahkan, selama ini banyak pengusaha daerah yang menyampaikan keluhannya ke­pada DPD mengenai harga gas industri. Tingginya harga gas industri pun sangat membebani pengusaha pada berbagai daerah. "Sudah sangat banyak pengusaha yang melapor kepada kami. Itu jadi beban, apalagi bagi pengu­saha daerah," ujarnya.

Karena itu, dia meminta, Menperin selaku pihak yang me­naungi industri untuk membantu mempercepat penurunan harga gas industri. Apalagi Presiden Jokowi sudah memerintah su­paya harga gas 6 dolar AS per MMBTU.

Menperin mengatakan, terus berusaha agar harga gas in­dustri bisa turun secepatnya. Dengan turunnya harga gas akan membuat industri nasional lebih bersaing di pasar global. "Memang harus didorong (penu­runan harga) agar industri kita bisa bersaing. Salah satu yang dilakukan adalah harga di hulu harus mampu bersaing dengan negara lain," kata dia

Dia mengakui, saat ini harga gas mencapai 9,5 dolar AS per MMBTU. Padahal, harga gas di Vietnam hanya 7 dolar AS per MMBTU, di Malaysia 4 dolar AS per MMBTU dan di Singapura 4 dolar AS per MMBTU.

Menperin menambahkan, Presiden Jokowi sudah member­ikan target kepada para menteri sektor ekonomi untuk menetap­kan harga gas industri di bawah 6 dolar AS per MMBTU. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan harga gas di hulu 4 dolar AS per MMBTU. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya