RMOL. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Joko Prianto, warga Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) tentang izin lingkungan pabrik semen di Rembang, tidak serta merta menghentikan pembangunan pabrik Semen Indonesia.
"Kan (putusan) itu di kabulkan oleh MA. Itu kan masalah pengadilan TUN. Jadi bagaimana sebetulnya detil putusan itu harus dilihat dulu. Objek TUN (menggugat) penetapan yang dikeluarkan Pejabat TUN. Jadi surat penetapan Pejabat TUN itu yang di gugat. Bisa jadi hanya diperbaiki atau mengeluarkan penetapan baru†terang Juru Bicara MA, Suhadi di Jakarta, Selasa (11/10).
"Jadi Belum tentu (menyetop pembangunan pabrik). Jadi lihat detail dari objek sengketa dulu."
Suhadi menjelaskan, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah detail pertimbangan hukumnya, sehingga menghasilkan putusan itu. Bisa saja dikabulkan tapi ada perintah membuat yang baru atau memperbaiki yang ada atau adili kembali.
"Bisa membatalkan putusan yang lama, memerintahkan menerbitkan putusan yang baru atau menghapus sama sekali," terangnya.
Suhadi menambahkan, eksekusi biasanya tergantung Pejabat TUN yang Menjalankan keputusan. Berapa lama? tergantung yang bersangkutan.
Objek sengketa adalah SK Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan di Kabupaten Rembang. Izin dikeluarkan Gubernur Jateng pada tanggal 7 Juni 2012.
Dalam amar putusan MA seperti dikutip dari laman resmi MA yaitu: Kabul PK. Batal putusan judex facti (Putusan PTUN), adili kembali, kabul gugatan, batal objek sengketa.
Dalam putusan pertama di PTUN Semarang, hakim menganggap putusan kedaluwarsa karena telah melebihi 90 hari waktu mengajukan keberatan. Sementara itu, dalam banding, putusan hukum juga ditolak.
Majelis hakim agung yang mengadili perkara ini adalah Yosran, SH, M.Hum, Is Sudaryono, SH, MH, dan Dr Irfan Fachruddin, SH, CN. Sidang PK kasus ini diputuskan pada 5 Oktober 2016.
[sam]
