Mantan Presiden Kolombia Alvaro Uribe mengusulkan agar pemimpin kelompok pemberontak FARC kehilangan kebebasan mereka selama setidaknya lima tahun ke depan dan tidak memiliki hak untuk dipilih sebagai bagian dari proses pelaksanaan perjanjian damai.
Hal itu disampaikan Uribe di Bogota awal pekan ini.
Pernyataan tersebut terkait dengan proses damai yang tengah dijalin oleh pemerintah Kolombia dengan pemberontak FARC.
Sebagai informasi, FARC telah melakukan aksi pemberontakan berujung konflik dengan pemerintah Kolombia sejak 52 tahun lalu.
Namun pemerintah Kolombia di bawah kepemimpinan Presiden Juan Manuel Santos sejak dua tahun terakhir gencar mendorong terciptanya kesepakatan damai dengan FARC.
Dengan mediasi dari Havana, Kuba, akhirnya FARC dan pemerintah Kolombia satu suara terkait dengan perdamaian. FARC sepakat untuk melepaskan senjata mereka dengan imbalan imunitas serta hak yang sama bagi para pemberontak FARC dengan warga Kolombia lainnya.
Namun proses perdamaian baru bisa direalisasi setelah dilakukan referendum kepada masyarakat Kolombia, untuk memilih "Si" (Ya) atau "No" (Tidak) terkait dengan perdamaian tersebut.
Referendum yang sejatinya digelar akhir September kemarin terpaksa ditunda karena adanya gelombang kuat kelompok yang menyerukan "No" untuk perdamaian dengan FARC.
Kelompok yang mendukung "No" itu, salah satu pemimpinnya adalah Uribe, yang kini menjabat sebagai senator oposisi Kolombia. Akhirnya referendum ditunda dan negosiasi lebih lanjut dilakukan.
Sebagai tindak lanjut dari negosiasi, Uribe mengusulkan hal tersebut, yakni siapapun yang terbukti bersalah dan terlibat dalam kejahatan perang, termasuk anggota FARC harus kehilangan kebebasan mereka salam sekitar lima hingga delapan tahun.
Uribe juga mengusulkan agar bekas pemimpin serta anggota FARC dilarang memegang jabatan publik yang dipilih oleh masyarakat.
Usulan Uribe agaknya sulit diterima kelompok FARC, mengingat sejak awal proses kesepakatan damai dimulai, FARC telah menegaskan agar para petinggi dan anggota FARC tidak ada yang dibui. Mereka juga menuntut untuk membentuk partai politik.
Di sisi lain, Santos telah menjanjikan 10 kursi kongres sebagai imbalan untuk mengakhiri konflik.
[mel]
