Berita

ilustrasi/net

Politik

PILKADA BANTEN

Endus Gelagat Politik Uang, Pospera Banten Sebar Posko Anti Korupsi

SELASA, 11 OKTOBER 2016 | 01:00 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Organisasi relawan Posko Perjuangan Rakyat alias Pospera cabang Provinsi Banten menyiapkan solusi untuk mengatasi kemungkinan "serangan fajar" di Pilkada Banten 2017 mendatang.

Pospera Banten berencana mendirikan banyak pos komando (posko) perjuangan anti korupsi di sejumlah wilayah yang rawan politik uang. Posko itu akan diisi kader-kader Pospera yang akan menyampaikan ke masyarakat untuk berani menolak politik uang. Nantinya posko itu akan menjadi ajang konsolidasi relawan Rano Karno.

Ketua Pospera Banten, Ahmad Yuslizar, menegaskan bahwa Pospera sudah mencium gelagat operasi senyap menggunakan politik uang. Berkaitan dengan itu ia mengimbau kepada masyarakat Banten untuk bersikap tegas untuk menolak.


"'Tagline ambil uangnya, coblos yang lain' juga tidak banyak membantu. Karena masyarakat Banten terutama yang di pelosok selatan masih pamrih dengan uang. Jadi kita harus berikan penyadaran ke mereka agar berani menolak," ujar Yos, sapaan akrabnya.

Yos juga meminta kepolisian Banten untuk mewaspadai sejak dini potensi politik uang di akar rumput untuk mempengaruhi suara di Pilkada.

"Kami akan sosialisasikan bahayanya politik uang ke masyarakat. Jangan memilih pasangan yang memiliki sejarah dengan kondisi kemiskinan Banten saat ini," katanya.

"Kalau ingin Banten maju, pilih pasangan yang berjanji menolak korupsi," imbuh Yos.

Pospera mengingatkan masyarakat soal situasi kemiskinan Banten di masa lampau, dan karena itu seharusnya masyarakat tidak terperosok lagi ke dalam lubang yang sama.

"Ingat jembatan-jembatan gantung yang mengenaskan, sekolah gubuk, bayi kurang gizi dan kasus korupsi. Jangan sampai anak kita berangkat sekolah lewat jembatan berbahaya. Jangan sampai kita dengar lagi masyarakat Banten tinggal di kandang kambing," pungkas Yos. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya