Berita

ilustrasi/net

Politik

PILKADA BANTEN

Endus Gelagat Politik Uang, Pospera Banten Sebar Posko Anti Korupsi

SELASA, 11 OKTOBER 2016 | 01:00 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Organisasi relawan Posko Perjuangan Rakyat alias Pospera cabang Provinsi Banten menyiapkan solusi untuk mengatasi kemungkinan "serangan fajar" di Pilkada Banten 2017 mendatang.

Pospera Banten berencana mendirikan banyak pos komando (posko) perjuangan anti korupsi di sejumlah wilayah yang rawan politik uang. Posko itu akan diisi kader-kader Pospera yang akan menyampaikan ke masyarakat untuk berani menolak politik uang. Nantinya posko itu akan menjadi ajang konsolidasi relawan Rano Karno.

Ketua Pospera Banten, Ahmad Yuslizar, menegaskan bahwa Pospera sudah mencium gelagat operasi senyap menggunakan politik uang. Berkaitan dengan itu ia mengimbau kepada masyarakat Banten untuk bersikap tegas untuk menolak.


"'Tagline ambil uangnya, coblos yang lain' juga tidak banyak membantu. Karena masyarakat Banten terutama yang di pelosok selatan masih pamrih dengan uang. Jadi kita harus berikan penyadaran ke mereka agar berani menolak," ujar Yos, sapaan akrabnya.

Yos juga meminta kepolisian Banten untuk mewaspadai sejak dini potensi politik uang di akar rumput untuk mempengaruhi suara di Pilkada.

"Kami akan sosialisasikan bahayanya politik uang ke masyarakat. Jangan memilih pasangan yang memiliki sejarah dengan kondisi kemiskinan Banten saat ini," katanya.

"Kalau ingin Banten maju, pilih pasangan yang berjanji menolak korupsi," imbuh Yos.

Pospera mengingatkan masyarakat soal situasi kemiskinan Banten di masa lampau, dan karena itu seharusnya masyarakat tidak terperosok lagi ke dalam lubang yang sama.

"Ingat jembatan-jembatan gantung yang mengenaskan, sekolah gubuk, bayi kurang gizi dan kasus korupsi. Jangan sampai anak kita berangkat sekolah lewat jembatan berbahaya. Jangan sampai kita dengar lagi masyarakat Banten tinggal di kandang kambing," pungkas Yos. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya