Pernyataan Hotman Paris Hutapea mengenai sah atau tidaknya alat bukti CCTV dalam perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 20/PUU_XIV/2016 tanggal 7 September 2016 dikritik advokad Nadia Saphira dari Kantor Pengacara Lucas & Partners.
Nadia menegaskan, kasus pembunuhan Mirna dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso jelas beda dengan perkara rekaman Setya Novanto. Hotman disuruh Nadia membaca Putusan MK Nomor 20/PUU_XIV/2016 tanggal 7 September 2016 secara menyeluruh supaya jelas. Sebab, putusan tersebut bertujuan membatasi dipergunakan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam suatu perkara jika perolehannya melanggar hak asasi dan privasi seseorang.
"Jika suatu putusan dibaca sebagian saja, tentu akan menghasilkan penafsiran yang keliru dan sesatnya pemahaman hukum," kata Nadia di Jakarta, Sabtu (8/10).
Dia menerangkan, dasar permohonan uji materi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto berawal dari rekaman pembicaraan yang dilakukan secara melawan hukum, melanggar privasi dan melanggar hak asasi seseorang. Namun, rekaman itu dijadikan alat bukti untuk mengkriminalisasi Novanto.
"Harap dicermati penjelasan Pasal 31ayat (1) UU 11/2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara garis besar mengatakan penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik," ujar mantan model ini.
Sedangkan, kata Nadia, dalam kasus pembunuhan Mirna di Cafe Olivier jelas sangat berbeda substansinya dengan perkara Novanto yang dijadikan sebagai rujukan oleh Hotman Paris. Karena menurut dia, CCTV di Cafe Olivier adalah bersifat publik sehingga tidak melanggar hak privasi maupun hak asasi siapa pun.
"Oleh karenanya, CCTV tersebut jelas merupakan alat bukti yang sah dan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim pada perkara pembunuhan Mirna," jelas dia.
Sebelumnya pengacara senior, Hotman Paris Hutapea mengeluarkan keterangan rilis bahwa merujuk Putusan MK Nomor 20/PUU_XIV/2016 tanggal 7 September 2016. Maka rekaman CCTV kasus Jessica menjadi tidak sah sebagai alat bukti, karena rekaman baru sah sebagai alat bukti apabila rekaman dibuat atas permintaan penegak hukum.
"Jadi, MK merubah isi Perundang-undangan, ternyata CCTV Cafe Olivier dibuat bukan atas permintaan penyidik. Maka sesuai putusan MK, CCTV Cafe Olivier tidak sah sebagai alat bukti. Tentu, tidak sah kesaksian dari para ahli (psikolog, ahli racun, ahli digital) yang memberikan kesaksian atas isi CCTV yang tidak sah," kata Hotman.
Bahkan, Hotman mengancam bakal membubarkan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) jika majelis hakim yang memproses Jessica Kumala Wongso terdakwa pembunuhan Mirna jika tidak mematuhi Putusan MK. Karena, ada oknum Komisi Yudisial (KY) yang berpendapat Putusan MK bersifat final tapi tidak mengikat.
"Wah kalau Putusan MK tidak mengikat atau boleh tidak dipatuhi, maka bukankah sebaiknya MK harus dibubarin! Untuk apa kalau putusannya tidak mengikat," tandasnya.
[sam]
