Berita

Foto/Net

Hukum

Arief Poyuono: Kasus Obor Rakyat Bunga-bunga Demokrasi

JUMAT, 07 OKTOBER 2016 | 07:17 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik Joko Widodo (Jokowi) oleh Tabloid Obor Rakyat, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/10).

Tabloid Obor Rakyat memuat pemberitaan yang dianggap fitnah terkait isu SARA yang menyerang Jokowi pada masa kampanye Pilpres 2014 lalu. Dalam kasus ini, ditetapkan dua terdakwa, yakni Setiyardi Budiono (pemimpin redaksi) dan Darmawan Sepriosa (redaktur) didakwa Pasal 311 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sidang lanjutan tersebut mengajukan seorang saksi meringankan, yakni Arief Poyuono, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.


Dalam sidang, pengacara terdakwa, Hinca Pandjaitan, yang juga Sekjen DPP Partai Demokrat, bertanya kepada saksi soal pandangannya terkait Tabloid Obor Rakyat.

Arief Poyuono dalam kesaksiannya mengungkapkan, dalam pesta demokrasi sangat biasa bermunculan media massa baru. Isinya bisa menyanjung atau mengkritik pasangan kandidat.

"Dalam Pilpres 2014 media mainstream pun ikut melakukannya. Itu bagian tak terpisahkan dari pesta demokrasi. Obor Rakyat adalah anak kandung demokrasi," ucapnya.

Arief Poyuono kemudian mengungkapkan, serangan serupa juga menyasar kepada kompetitor Jokowi-JK, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Jangan lupa, kubu Prabowo-Hatta juga banyak sekali mendapat serangan dari pendukung Jokowi-JK. Prabowo disebut psikopat, pembunuh berdarah dingin, bukan WNI, dikartunkan sebagai Adolf Hitler, dan lain-lain. Atas semua serangan itu, Prabowo biasa saja. Tak melaporkan para penyerangnya ke polisi. Sebab, serangan itu saat Pilpres. Itulah bunga-bunga pesta demokrasi," ujarnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya