DPR Minta Kejagung Usut Tuntas Kasus Vaksin Palsu

Kalangan dewan mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus vaksin palsu yang dipegang Kejaksaan Agung.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Kejagung harus bisa mengusut tuntas kasus tersebut.

"Dari awal sebenarnya kami sudah mendesak, kasus ini harus diproses sampai selesai," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (6/10).

"Beberapa kali kami juga sudah memanggil menteri kesehatan, BPOM, dan Polri, sekarang juga ada yang dituntut," sambungnya.

Meski begitu, Saleh menekankan bahwa Korps Adyaksa tersebut harus tetap berpegang teguh pada UU yang berlaku.

"Prosesnya tetap harus berjalan sesuai UU yang mengatur. Kita tunggu saja prosesnya," kata politisi PAN ini.

Diketahui dari 25 tersangka, Kejaksaan Agung baru menyatakan tiga berkas tersangka yang lengkap alias P21. Mereka adalah Sutarman bin Purwanto, Irnawati, dan Mirza.

"Berdasarkan petunjuk P-19 jaksa, berkas perkara diminta agar di-split menjadi 25 sesuai jumlah tersangka. Jadi dipisah masing-masing tersangka satu berkas," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Irjen Agung Setya.

Menurutnya, bila berkas perkara dijadikan satu yang melibatkan semua jaringan dari pembuat vaksin palsu hingga pengguna (dokter dan bidan) maka akan terlihat jelas kejahatan para pelaku dalam satu kesatuan sehingga hukuman maksimal bisa diterapkan. Namun, jika berkas dipisah masing-masing tersangka, maka penerapan hukuman tidak akan maksimal karena kejahatan dalam jaringan vaksin palsu tidak terlihat. [sam]