Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Misbakhun: SBY Tak Perlu Ragu Ikut Tax Amnesty

SELASA, 04 OKTOBER 2016 | 06:28 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Nama Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi perbincangan di media sosial. Hal ini terkait dengan kebijakan tax amnesty. Saat ini, sudah banyak pengusaha yang ikut kebijakan ini, dan bahkan ustadz sekaligus pengusaha muda Yusuf Mansur

Terkait hal ini, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar‎, M Misbakhun mengatakan bahwa tax amnesty dibuat untuk seluruh rakyat Indonesia yang belum melaporkan aset kekayaannya dalam SPT pajak. Sehingga Presiden RI ke-6 itu tak perlu ragu untuk turut serta.

"Kan publik percaya integritas Pak SBY. Keteladanan Pak SBY itu yang diperlukan. Ikut tax amnesty menjadi simbol Pak SBY terus mendorong perbaikan sistem pajak dan perluasan basis wajib pajak yang dulu dicanangkan di era pak SBY," kata Misbakhun dalam keterangan, Senin malam (3/10).


Lagipula, menurutnya, mulai dari pengusaha, politikus, hingga Presiden Jokowi pun ikut dalam program tax amnesty tersebut. Sehingga jika SBY juga tidak perlu ragu untuk melaporkan aset kekayaannya. Dan ‎meski tahap pertama program tax amnesty sudah berakhir pada 30 Oktober 2016 lalu, namun masih ada waktu untuk mereka yang belum mengikuti tax amnesty, dengan tarif pengampunannya lebih besar 1 persen yakni menjadi 3 persen.

"Banyak kok purnawirawan TNI-Polri yang ikut tax amnesty, jadi Pak SBY tak perlu ragu ikut. Siapapun belum terlambat ikut walaupun harganya naik dari 2 menjadi 3 persen‎,"‎ ujarnya.

‎Masih kata Misbakhun, program tax amnesty merupakan kesempatan baik untuk para pengusaha, politikus, hingga tokoh masyarakat yang memiliki uang di luar negeri untuk dilaporkan ke pemerintah. Meski sudah tahap kedua, para pengusaha pun masih antusias untuk ikut program tersebut.

"Ini kesempatan bagi siapa saja yang mau ikut. Masih banyak kok pengusaha yang mau ikut," katanya. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya