Berita

Rudiantara/net

Bisnis

Rudiantara: Perlu Sistem Agar Perpanjangan Izin Siar Tidak Bikin Jungkir Balik

SENIN, 03 OKTOBER 2016 | 11:44 WIB | LAPORAN:

. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengaku tidak ada permasalahan berarti dalam hal perpanjangan izin siar 10 stasiun televisi swasta.

Meski begitu, pihaknya harus tetap berkomunikasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia dalam forum rapat bersama (FRB).

"Karena memang prosesnya begitu," tegas Rudiantara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/9).


Batas waktu perpanjangan izin siar jatuh pada 10 Oktober 2016 atau satu minggu dari sekarang. Karena itu banyak kalangan mendesak Kemenkominfo untuk segera memperpanjang izin siar 10 lembaga penyiaran itu. Sedangkan Rudiantara tidak mau gegabah.

"Kalau tanda tangan kapan  saja bisa. Tapi prosesnya kan berkaitan administrasi dan teknis, itu sudah clear. Itu dari sisi Kominfo. Harus diselaraskan dengan proses di KPI. Di KPI kemarin ada pergantian pimpinan. Salah satunya agak mundur karena ada transisi itu," jelasnya.

Rudiantara memastikan tidak ada permasalahan berarti dalam perpanjangan izin siar tersebut. Namun, dia menginginkan rapat kerja dengan Komisi I DPR RI dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kali ini dapat membuat suatu sistem. Salah satu masalah yang mesti dibahas, periode jabatan pimpinan KPI hanya 3 tahun sementara perpanjangan izin dilakukan tiap 10 tahun sekali.

"Ini kan perpanjangan setiap 10 tahun. Kominfo sudah mengurus dari tahun 2015 karena mengantisipasi prosesnya yang belum pernah dilanjutkan. Ini kerjanya jadi jungkir balik. Padahal periode KPI cuma 3 tahun, diminta 10 tahun ke belakang. Datanya dari mana? Kalau di Kominfo kami punya unit khusus badan monitoring frekuensi yang memonitor penggunaan frekuensi," jelasnya.

Untuk mensiasati permasalahan tersebut, Rudiantara bermaksud mengeluarkan peraturan Menteri terkait pengawasan yang dilakukan berkala.

"Akan dikeluarkan Permenkominfo tentang review. Jadi kita tidak dadakan, menjelang perpanjangan baru jungkir balik sibuk cari data, bongkar data lagi. Kalau kita disiplin, setiap tahun ada reviewnya. Jadi tahun terakhir perpanjangan tinggal rekap dari yang ada," jelasnya. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya