Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul tak setuju dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang mengabulkan peninjauan kembali (PK) mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo untuk meminta sejumlah saham PT Freeport Indonesia atau yang lebih dikenal dengan kasus "Papa minta saham".
Proses di MKD merupakan proses persidangan etik. Jadi, meskipun bukti rekaman yang digunakan merupakan bukti ilegal, bukti tersebut bisa saja digunakan.
"Novanto itu di MK, nah MKD, ingat lho itu kan masalah etika. Kalau etika, MKD sudah betul. Jadi saya tidak tahu kawan di MKD lakukan itu," ketusnya kepada wartawan, Kamis (29/9).
Menurut Ruhut, MKD harusnya tidak menjadikan putusan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dasar bagi putusan sanksi etik yang mereka ambil. Sebab tugas pokok dan fungsi MKD memang hanya memberikan sanksi etik, bukan sanksi hukum.
"Enggak mestinya, kalau kita bicara tupoksi," jelas politisi Demokrat ini.
"Yang jelas, MK itu masalah hukum, MKD masalah etik," tegas dia.
Ridwan Bae, salah satu anak buah Novanto di Golkar mendesak MKD untuk ikut merehabilasi kedudukan Novanto sebagai Ketua DPR RI. Ruhut bilang itu sama saja dengan jeruk makan jeruk.
"Itu urusan Golkar. Karena kalau mereka ramai masalah itu, artinya jeruk makan jeruk. Novanto partainya apa? Ade komarudin partainya apa?" ujarnya.
Sebagian kalangam menilai upaya pihak Novanto mengajukan rehabilitasi nama baik ke MKD bukanlah untuk kembali menduduki jabatan Ketua DPR. Melainkan untuk pencalonannya dalam kontestasi Pilpres nanti ditahun 2019. Novanto yang getol memberikan dukungannya terhadap Joko Widodo, mengincar posisi Wakil Presiden. Ruhut tak sependapat soal itu.
"Enggak. Karena aku yang tahu Novanto dan di atasnya masih ada dewa-dewa," ujarnya.
Ruhut menilai dukungan Golkar terhadap Jokowi hanya untuk menaikan popularitas partai berlambang pohon beringin itu.
"Kita tahu Golkar lagi terpuruk, jadi mereka popularitasnya lagi gimana sehingga harus merapat ke Pak Jokowi supaya popularitasnya naik. Buktinya naik beberapa persen kan kata Novanto," tutupnya.
[sam]
