. Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam melihat tindakan perusakan lingkungan yang menyebabkan bencana seperti banjir bandang yang terjadi di Garut Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu. Jokowi pun menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menindak tegas para pelaku perusakan lingkungan.
Hal itu ditegaskan Kepala Negara saat memberikan keterangan usai meninjau Rumah Sakit Umum Dokter Slamet di Garut, Kamis (29/9).
"Penegakan hukum, ini yang paling penting. Karena tanpa itu hutan, vegetasi, dan pohon ini akan terus digunduli. Saya perintahkan tindakan hukum dari Kapolri untuk para perusak lingkungan yang menyebabkan banjir bandang seperti yang terjadi di Garut ini. Tidak hanya di sini, saya kira di seluruh Tanah Air," tegas Jokowi.
Untuk diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya telah menyatakan bahwa kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di hulu Sungai Cimanuk disinyalir menjadi faktor utama dari penyebab bencana banjir bandang di Garut. Faktor manusia menjadi salah satu penyebab kerusakan tersebut yang antara lain karena penggunaan lahan dan penambangan galian seperti pasir, tanah liat, dan lain-lain.
"Mengenai kerusakan di hulu daerah aliran Sungai Cimanuk, ini dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah turun ke lapangan dan juga akan dilakukan proses-proses dalam rangka konservasi lahan yang ada di sana. Dan juga penataan ruang yang betul agar vegetasi-vegetasi yang ada di atas itu tidak semuanya hilang dan gundul," ungkap Jokowi.
Terkait dengan pencarian korban hilang, Jokowi menerangkan bahwa sampai dengan saat ini Basarnas masih terus melakukan pencarian para korban hilang yang diperkirakan masih sekitar 19 orang. Kementerian Sosial disebutnya juga sudah bergerak untuk memberikan santunan bagi keluarga korban.
Perbaikan infrastruktur dan sarana umum lainnya tak luput dari perhatian pemerintah. Jokowi menyebut bahwa perbaikan tanggul dan penyediaan air bersih sudah langsung dikerjakan. Terhadap penyediaan tempat tinggal bagi para korban yang kini berada di pengungsian, telah diputuskan bersama dengan pemerintah daerah bahwa akan dibangun dua rumah susun yang nantinya dapat ditempati para pengungsi.
"Tadi saya bertanya ke Bupati Garut apakah masyarakat menyetujui untuk tinggal di rusun. Jawabannya setuju. Sudah diputuskan juga untuk pembangunan secepat-cepatnya dua tower rusun yang nantinya bisa ditempati masyarakat. Yang di Sumedang juga sama, tapi rusun atau tidak rusun, nanti akan dicek di lapangan," terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan kepada Bupati Garut untuk mencari lahan pengganti di lokasi yang lebih aman untuk pembangunan dan relokasi rumah sakit. Sebab, rumah sakit yang tersedia saat ini dibangun di daerah yang rawan bencana.
"Untuk rumah sakit masih dalam proses perhitungan apakah akan dibangun yang sudah ada di sini, karena ini adalah daerah yang saya kira rawan bencana, ataukah akan direlokasi ke tempat yang lain. Untuk sekolah-sekolah kerusakan-kerusakannya juga akan segera dikerjakan," imbuhnya.
[rus]
