Berita

Politik

Menko PMK: Perlu Terebosan Baru Untuk Sukseskan Program KB

SELASA, 27 SEPTEMBER 2016 | 18:40 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Hari Kontrasepsi Se-Dunia merupakan kampanye yang bertujuan untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memenuhi hak-hak reproduksinya.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat memberikan sambutan dalam acara peringatan hari kontrasepsi se-dunia 2016 (World Contraception Day/WCD) di Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Selasa, 27/9).

Dalam kesempatan ini, Puan didampingi Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty dan anggota DPR Ahmad Basarah disambut oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, Bupati Malang, Rendra Kresna, Wakil Bupati Malang, Sanusi, Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Sigit Priohutomo, jajaran muspida Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang serta masyarakat setempat.
 

 
Dalam sambutan, Puan juga memberikan apresiasi kepada BKKBN, Pemerintah Kabupaten Malang, PT Bayer Indonesia dan mitra kerja lainnya atas upaya yang dilakukan dalam menyelenggarakan acara Peringatan Hari Kontrasepsi Dunia tahun 2016, dengan tema: "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia melalui Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi Menuju Keluarga Bahagia Sejahtera."
 
Puan mencermati bahwa pembangunan bidang kependudukan dan Keluarga Berencana di tanah air mengalami stagnasi. Hal ini terlihat dari Contraceptive Prevelance Rate dengan metode modern selama 15 tahun terakhir tidak berkembang. Hampir 98 persen pasangan usia subur mengetahui tentang program KB, namun hanya 57 persen yang ikut KB. Ia mengatakan, program KB akan berhasil jika masyarakat memiliki pengetahuan tentang program tersebut, sehingga mampu menekan angka kelahiran.
 
Puan menjelaskan, Indonesia memiliki komitmen kuat mendukung Tujuan Pembangunan Millenium atau MDGs yang disepakati bersama dalam forum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), yakni untuk membentuk masyarakat yang sejahtera dan sehat. Oleh karena itu diperlukan terobosan oleh BKKBN dalam setiap sosialisasi, agar bisa mengajak masyarakat dan khususnya ibu rumah tangga untuk membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
 
"Mencermati adanya stagnasi program KB nasional, hal itu terlihat dari indikator pertumbuhan penduduk, sehingga diperlukan terobosan agar program yang dilakukan cukup efektif. BKKBN harus lakukan terobosan, Program KB tak hanya dimaknai sebagai pembatasan kelahiran, namun lebih dari itu untuk mendukung pembangunan kesehatan dan kesejahteraan keluarga," tegas Puan.

Puan menekankan beberapa hal penting untuk mencapai hasil pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana yang optimal, antara lain adalah: strategi komunikasi dan sosialisasi ajakan ber KB yang lebih inovatif sehingga masyarakat tertarik ber KB, memastikan ketersediaan alat kontrasepsi dan distribusi yang tepat di suatu daerah dan melakukan monitoring pelaksanaan program Kampung KB.
 
"Masyarakat harus diedukasi, konseling, advokasi yang efektif dengan muatan dan pesan yang mudah dipahami. Bangun kesadaran untuk menjadi peserta KB. Inilah peran penting Tenaga konselor, petugas lapangan KB (PLKB), bidan, serta kader kesehatan dalam membangun kesadaran masyarakat," kata Puan, sambil mengajak semua mitra kerja BKKBN, dari mulai para dokter, bidan, penyuluh KB, kader kesehatan, pemerintah daerah dan pihak swasta untuk bergotong royong mensukseskan Program KB.

"Pastikan bahwa setiap keluarga mampu merencanakan masa depannya dengan baik. Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Program KB bermanfaat untuk wujudkan keluarga bahagia lahir batin dan sejahtera secara ekonomi," ajak Menko PMK di akhir sambutannya.
 
Dalam kesempatan kali ini Menko PMK juga memberikan sejumlah bantuan berupa satu paket genre kit ( satu buah laptop, LCD proyektor, dan satu set alat peraga kesehatan reproduksi remaja), Bina Keluarga Balita (BKB) kit (satu set alat permainan edukatif, dan buku panduan pengelolaan BKB), Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) berupa satu packs alat penyaring minyak kelapa sawit yang akan diberikan kepada Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Satu set buku kepada perpustakaan desa dan penyerahan dokumen data keluarga prasejahtera beserta intervesinya kepada Bupati Malang.
 
Menko PMK juga melakukan peninjauan pameran Demo Program Inovatif Lintas SKPD seperti Contra War (Contraceptive for Woman at Risk), Sutera Emas (Surveillance Epidomiologi Terpadu Berbasis Masyarakat), dan Sijari Emas (Sistem Jejaring Informasi Maternal Neonatal) oleh Badan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan dan RSUD Kanjuran. Ketiga program tersebut merupakan program untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir, dan program tersebut merupakan program yang sudah mendapatkan penghargaan tingkat nasional. [ysa]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya