Indonesia harus memiliki mesin pencari seperti Google. Jika tidak, bangsa ini selamanya akan tergantung kepada Google dan mesin pencari lainnya.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria dalam diskusi bertajuk "Kewajiban Pajak dan Filter Konten Bagi Raksasa Digital, Serta Literasi Digital Untuk Kepentingan Nasional Indonesia" di Kantor Aliansi Jurnalis Independen, Jalan Kembang Raya 6, Jakarta Pusat, Kamis (22/9). Diskusi ini diadakan oleh Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi.
"Kita tidak anti Google dan mesin pencari lainnya, justru kita termotivasi, jika Larry Page dan Sergey Brin bisa, mengapa si Buyung, si Upik, si Ujang dan lain-lain tidak bisa. Motivasi lainnya adalah karena mereka tidak bayar pajak ke Indonesia, padahal keuntungannya dari iklan besar sekali," jelas Hariqo.
Mengenai pendidikan media sosial untuk masyarakat, Hariqo menjelaskan sejak ada internet, masyarakat yang awalnya sebagai penikmat konten sekarang jadi produsen. Semua konten yang diproduksi koran, televisi, radio, dan media online juga bisa diproduksi oleh masyarakat. Di google dan medsos ada banyak tulisan, foto, meme, film pendek, infografis, motion grafis, bahkan animasi yang diproduksi masyarakat.
Jadi, jika kemarin kita disuapin berbagai konten, sekarang kita jadi chefnya. Dulu, tidak jarang kita mengkritik media yang menyajikan konten tidak mendidik seperti pornografi, kekerasan, dan memecah belah persatuan. Sekarang, dengan hadirnya medsos, kita dituntut menjalankan kritik-kritik yang pernah disampaikan itu. Di Era medsos, setiap kita adalah kantor berita, setiap kita adalah pemimpin redaksi bagi akun medsos kita.
"Dari berbagai diskusi, sementara saya lihat ada tiga isu utama terkait media sosial di Indonesia; keamanan, kreativitas, dan kolaborasi. Isu keamanan yang paling banyak disorot adalah keamanan pengguna media sosial. Kasus pemerkosaan, penipuan, pornografi banyak dialami pengguna medsos. Isu keamanan lainnya adalah, minimnya pengetahuan pengguna medsos tentang apa yang tidak boleh dilakukan di media sosial," jelas pria asal Bukittinggi ini.
Narasumber lainnya, Agus Sudibyo, mantan Anggota Dewan Pers menjelaskan bahwa media baru seperti Google, Facebook, Twitter dan Yahoo tidak murni sosial, mereka juga berbisnis. Bisnisnya ini bersumber dari data pengguna yang diolah menjadi sebuah data, kemudian data itu dijual kepada pengiklan. Agus Sudibyo juga menjelaskan bahwa Antara Amerika dan Google mempunyai kaitan erat, dari cara-cara mereka menghindari pajak, cara mereka mengumpulkan data ini tidak bisa dipahami hanya dengan pendekatan ekonomi semata, tetapi juga politik.
"Media nasional kita di Indonesia tentu dirugikan, seperti koran cetak, online, dan lain-lain. Pertama, jatah iklan mereka berkurang oleh media baru seperti Google. Kedua, mereka juga dibuat cemburu, karena Google tidak bayar pajak, sementara media-media kita membayar pajak, sekarang ini tidak ada kesetaraan. Satu wajib pajak, satu lagi bebas pajak," jelas Agus Sudibyo yang juga Kaprodi Komunikasi Massa di Akademi Televisi Indonesia.
Dalam diskusi ini juga dibahas tentang literasi digital, Akhyari Hananto dari Good News From Indonesia (@GNFI) mengatakan, idenya membuat GNFI setelah hasil survei yang dilakukannya terhadap 2000 orang menyebutkan bahwa anak-anak muda Indonesia pesimis terhadap masa depan Indonesia, salah satu sebabnya adalah karena banyaknya berita-berita negatif.
"Kita tidak masalah jika disebut bukan media online, kita lebih nyaman disebut sebagai sebuah gerakan, ya sebuah gerakan yang membangun kembali rasa percaya diri anak-anak muda, kami melakukannya dengan menyebarkan konten-konten positif," tutup Akhyari yang datang jauh-jauh dari Surabaya ini.
[rus]
