Berita

Foto: Net

Politik

Oso: Tax Amnesty Mendisplinkan Pengusaha

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2016 | 13:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Anggapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menggerogoti kekayaan orang ditepis Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta.

Justru, menurut dia, itu kebijakan cerdas karena Presiden Jokowi memberi kesempatan dan pengampunan dalam membayar pajak. Aturan ini mengacu UU yang sudah berlaku.

"Jadi dijamin tidak akan diganggu gugat, jangan khawatir," ujarnya dalam dialog "Tax Amnesty, Repatriasi Dana ke Indonesia Peluang dan Tantangannya" di Jakarta, Kamis (22/9),


Menurut dia, sekarang orang berduyun-duyun membayar pajak lewat tax amnesty. Terlebih tujuan kebijakan tax amnesty agar negara mendapatkan dana yang besar.  

"Dalam menjalankan negara, pemerintah menggunakan strategic, structure, skill, system, speed dan target. Dalam menyusun program pembangunan, kita mempunyai program jangka pendek, 15 tahun; jangka menengah, 25 tahun; dan jangka panjang, 50 tahun," urai Oso.

Dengan waktu-waktu yang telah ditentukan itu, jelas Oso, maka masa kepemimpinan yang maksimum berkuasa selama 10 tahun tidak bisa mengubah sistem yang telah dibentuk.

"Ini tepat karena pengusaha membutuhkan kepastian hukum," ujarnya.

Oso menambahkan, jika uang yang ada di luar negeri sudah kembali maka selanjutnya membuat aturan yang lebih baik dibandingkan Singapura. Karena ia setuju diberlakukan kebijakan tak amnesty.

"Tax amnesty mendisiplinkan pengusaha dan yang lainnya untuk patuh pada aturan," ujarnya.[wid] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya