Berita

Foto/Net

Olahraga

Calon Ketum PSSI Harus Merdeka Dari Jabatan Negara Dan Parpol

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2016 | 03:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Mantan anggota Komite Normalisasi FX Hadi Rudyatmo menginginkan agar figur-figur yang maju bursa Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) benar-benar sosok merdeka. Artinya, figur itu tidak sedang terikat dengan institusi negara atau partai politik.

Rudy secara khusus menyoroti majunya Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi bersaing dalam Kongres Luar Biasa PSSI di Makassar, 17 Oktober nanti. Saat ini, Edy masih terikat dengan TNI. Karena itu, Rudy meminta Edy mundur dari jabatannya di TNI jika ingin maju bursa Ketum PSSI.

Walikota Solo itu merujuk UU Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yakni, prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.


"Di lembaga negara, anggota TNI/Polri aktif memang harus mundur dari institusinya kalau ingin menduduki jabatan yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsi," kata pria yang akrab dipanggil Rudy itu.

Mantan Ketua Umum Persis Solo itu juga meminta Komite Pemilihan (KP) memerhatikan hal tersebut. Selain itu, KP juga memerhatikan aturan lain sebelum kongres digelar. Termasuk mengenai status anggota TNI/Polri aktif yang maju bursa Ketum PSSI. Hal itu bertujuan agar tidak ada masalah di kemudian hari.

"Aturan ini diberlakukan atau tidak oleh KP? Ini harus diperjelas dulu agar tidak ada masalah nantinya," beber penerus Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo itu.

Selain Edy, beberapa calon yang disebut-sebut berpeluang menjadi Ketum PSSI adalah Erwin Aksa dan mantan Panglima TNI Moeldoko. Hampir sama seperti Edy, Erwin saat ini juga belum merdeka karena masih menjadi bos Bosowa Group. Sementara itu, Moeldoko sudah pensiun dari jabatannya sebagai Panglima TNI.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Asprov PSSI Sulawesi Utara, Jackson Kumaat. Ia mengharapkan Pangkostrad Edy Rahmayadi mundur dari TNI jika ingin maju sebagai ketua umum PSSI. "Figur ketua umum PSSI harus merdeka dari jabatan institusi negara atau partai politik," kata Jackson.

Selain tak setuju Ketum PSSI masih terikat dengan institusi negara, ia juga tak sepakat jika PSSI dipimpin politikus. "Sosok ketum jangan dari parpol. Karena kalau disangkut-sangkutkan dengan politik, sepak bola bakal rusak," imbuhnya.

Jackson terang-terangan mendukung sosok yang memiliki ketegasan dan kedisiplinan tinggi. Di sisi lain, Ia juga tak ingin kongres nanti hanya memilih ketua umum. Dia berharap agenda itu menjadi momentum reorganisasi bagi semua organisasi di bawah PSSI.

Menurutnya, PSSI era baru harus bisa membawa Indonesia berprestasi di kancah internasional. "Ketum baru harus punya komitmen membesarkan sepak bola. Sebagai tuan rumah, punya target di Asian Games, minimal membawa Indonesia ke semifinal. Bahkan harus berani berjanji Indonesia masuk final," katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta sepak bola Indonesia benar-benar masuk era industri. Sebab, Indonesia memang memiliki potensi besar untuk mewujudkannya. "Industri pemain sepak bola betul-betul diwujudkan," ujarnya. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya