Berita

Foto/Net

Bisnis

Tabiat Singapura, Uang Masuk Diam, Uang Keluar Eh... Ngamuk

Berupaya Jegal Warga Indonesia Ikut Tax Amnesty
SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 | 09:09 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pegiat media sosial memperbincangkan langkah perbankan swasta Singapura yang dikabarkan berusaha menjegal warga negara Indonesia mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty. Salah satunya dengan membeberkan data nasabah WNI yang mengikuti tax amnesty ke pihak kepolisian negara itu.
 
Mengutip berita The Straits Times, Kamis (15/9), unit kepolisian Singapura yang mengurusi kejaha­tan keuangan, Commercial Affairs Department (CAD) mewajibkan perbankan negara itu melapor setiap kali ada nasabah yang ikut program pengampunan pajak.

Singapura menyatakan pada tahun 2013 bahwa penghindaran pajak merupakan tindak kriminal. WNI memiliki aset sekira 200 miliar dol­lar AS yang ditempatkan pada per­bankan privat Singapura, atau sekitar 40 persen dari total aset perbankan negara kota itu.


WNI merupakan investor terbesar sektor properti Singapura. Mereka menggunakan perbankan di Singapura untuk berinvestasi di pasar uang atau saham regional.

Nah, kabar ada usaha penjegalan dari perbankan swasta Singapura ter­hadap program tax amnesty menda­pat sorotan publik pengguna media sosial di Tanah Air. Pada umumnya netizen mengecam.

Sebagai contoh, akun sdsgphk pada forum Kaskus.co.id men­gatakan cara itu dilakukan agar WNI yang simpan dana besar di Singapura tidak mengikuti program tax amnesty.

"Mereka mau buka datanya biar rakyat Indonesia bisa lihat siapapun yang ikut tax amnesty, biar mancing-mancing kita rusuh gitu? Wah sudah nggak beres ini mah," komentarnya.

Akun buceros mengecam tindakan perbankan Singapura karena merecoki program pemerintah Indonesia. Dia mengatakan, perbankan Singapura selama ini diam saja uang WNI berada di sana, namun berkoar-koar saat uang WNI mau ditarik ke Indonesia. "Sudah tahu kita tabiat negara yang satu ini. Uang masuk mereka diam, uang terbang mereka ngamuk," katanya.

Akun bohrauger mendesak pe­merintah Indonesia memberikan perlindungan kepada WNI yang akan mengikuti proram tax amnesty. Menurut dia, harus ada kepastian bahwa data WNI yang mengikuti tax amnesty tetap aman.

"Parahnya nggak ada perlind­ungan terhadap orang yang mau repatriasi. Sudah mau balikin duit, diancam Singapura. Nggak ada yang belain. Dari dulu masalah pajak ini yang ane suka kritisi kalau ke Jokowi," desaknya.

Akun crunchyalmond menilai, wajar saja jika banyak perbankan swasta Singapura melaporkan na­sabah WNI yang mengikuti tax amnesty ke polisi. Sebab, bank di Singapur tidak mau dirugikan.

"Bank mana pun nggak ada yang rela kehilangan nasabah gede. Ntar pas Singapura adain tax amnesty, gantian bank sini yang perlakukan demikian."

Lain lagi pendapat netizen novi78. Dia mengatakan, langkah beberapa bank swasta Singapura melaporkan pengemplang pajak ke kepolisian positif, "Bagus. Biar nanti bank-bank Singapora lebih aware terhadap klien-klien yang ikut amnesti pajak, karena dana mereka terindikasi dari sumber yang tidak jelas."

Akun bewox bilang, orang-orang kaya WNI yang menyimpan uang di perbankan Singapura dipastikan bimbang. "Ikutan tax amnesty akan dibongkar bank Singapura, terus mau ngapain kalo selama datanya sesuai dan valid? Nggak ikut tapi siap-siap audit pajak. Sama aja lah, nothing to loose," ujarnya.

Sementara itu, akun @RickoSidabalok di Twitter meminta pe­merintah Indonesia tidak takut menyikapi ancaman penjegalan perbankan Singapura. "RI jangan mau digertak. Maju terus dan pantang mundur," katanya.

Akun @Scohartley menambahkan, Indonesia harus berani melawan Singapura dalam urusan tax amnesty. "Jangan takut sama negara yang ng­gak ada di peta dunia dan ngelihatnya harus pake mikroskop!" serunya.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengamini sejak lama Singapura berusaha menjegal program tax amnesty pemerintah Indonesia. Namun, upaya penjegalan selalu dibantah oleh beberapa pihak, termasuk Singapura.

"Kelihatannya, kalau belum of­ficial (pernyataan resmi), ini ada benarnya jadinya. Sebetulnya kami sudah menduga ini. Ada persoalan bahwa ada upaya menghalangi tax amnesty. Kita lihat saja, pen­jelasan resmi mereka (pemerintah Singapura) nanti bagaimana," kata Darmin.

Bekas Gubernur Bank Indonesia menambahkan, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Singapura bahwa mereka tidak menghalang-halangi WNI mengikuti program tax amnesty. "Kita tunggu saja reaksi resmi mereka (pemerintah Singapura)," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau WNI yang menyimpang uang di Singapura tidak takut mengikuti program tax amnesty. Dia memastikan, pemer­intah akan mengambil tindakan apabila ada WNI yang dihalang-halangi saat menarik dananya dari perbankan Singapura. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya