Berita

Politik

Pejabat Polri Ditantang Ikut Program Tax Amnesty

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 | 01:37 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Duet kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin diharapkan dapat segera membenahi Polri dan mempercepat revolusi mental di jajaran aparatur penegakan hukum itu.

Prioritas utama keduanya adalah membenahi sistem pendidikan Polri, mewujudkan rekrutmen berbasis kompetensi dengan assesment system, memperkuat sistem pengawasan internal agar aparatur Polri bekerja on the track, dan tidak mengecewakan publik.

"IPW (Indonesian Police Watch) berharap, duet Tito-Syafruddin ini dapat segera menunjukkan gebrakannya untuk membenahi internal Polri dan menunjukkan peningkatan pelayanan kepolisian kepada publik," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Minggu (18/9).


IPW melihat upaya pembenahan sedang dipersiapkan Tito-Syafruddin. Begitu juga mutasi-mutasi untuk posisi strategis sedang dipersiapkan.

Dalam proses mutasi, kata Neta, diharapkan perwira yang memegang posisi strategi wajib mengikuti program tax amnesty. Menurutnya, sebagai aparatur penegak hukum, para perwira Polri harus memberi contoh kepada publik untuk ikut dalam
program tax amnesti yang sedang digalakkan Presiden Jokowi.

Selain itu, lanjut Neta, para pejabat Polri harus melaporkan kekayaannya. Bila perlu tim assesment melakukan cek ke KPK apakah perwira itu pernah masuk radar KPK atau tidak, agar bisa diketahui tingkat ketidakwajaran kekayaannya.

Diharapkan, dalam melakukan mutasi Tito-Syafruddin tidak salah menempatkan orang orang pada jabatan strategis. Hanya perwira terbaik yang dapat menempati posisi terbaik. Perwira yang dipilih harus jelas track record-nya, yakni telah melewati jalur kepangkatan, jabatan dan pendidikan yang sesuai, serta tidak memliki kekayaan yang tidak wajar.

"Untuk itulah para perwira tersebut wajib ikut tax amnesty dan mau melaporkan kekayaannya ke KPK," ujar Neta.

Dia menambahkan, duet Tito-Syafruddin harus bisa menolak perwira yang menempati jabatan strategis karena kekuatan lobby, sementara track record-nya secara internal Polri dan di masyarakat tidak begitu bagus.

Integritas para pejabat Polri di era Tito-Syafruddin harus bisa terjaga. Perwira yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya jangan segan-segan untuk dicopot dari jabatannya.

"Jajaran Polri jangan membuat kecewa masyarakat, sebab masyarakat saat ini menaruh harapan yang sangat besar pada duet Tito-Syafruddin," demikian Neta. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya