Berita

Politik

Pejabat Polri Ditantang Ikut Program Tax Amnesty

SENIN, 19 SEPTEMBER 2016 | 01:37 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Duet kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin diharapkan dapat segera membenahi Polri dan mempercepat revolusi mental di jajaran aparatur penegakan hukum itu.

Prioritas utama keduanya adalah membenahi sistem pendidikan Polri, mewujudkan rekrutmen berbasis kompetensi dengan assesment system, memperkuat sistem pengawasan internal agar aparatur Polri bekerja on the track, dan tidak mengecewakan publik.

"IPW (Indonesian Police Watch) berharap, duet Tito-Syafruddin ini dapat segera menunjukkan gebrakannya untuk membenahi internal Polri dan menunjukkan peningkatan pelayanan kepolisian kepada publik," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Minggu (18/9).


IPW melihat upaya pembenahan sedang dipersiapkan Tito-Syafruddin. Begitu juga mutasi-mutasi untuk posisi strategis sedang dipersiapkan.

Dalam proses mutasi, kata Neta, diharapkan perwira yang memegang posisi strategi wajib mengikuti program tax amnesty. Menurutnya, sebagai aparatur penegak hukum, para perwira Polri harus memberi contoh kepada publik untuk ikut dalam
program tax amnesti yang sedang digalakkan Presiden Jokowi.

Selain itu, lanjut Neta, para pejabat Polri harus melaporkan kekayaannya. Bila perlu tim assesment melakukan cek ke KPK apakah perwira itu pernah masuk radar KPK atau tidak, agar bisa diketahui tingkat ketidakwajaran kekayaannya.

Diharapkan, dalam melakukan mutasi Tito-Syafruddin tidak salah menempatkan orang orang pada jabatan strategis. Hanya perwira terbaik yang dapat menempati posisi terbaik. Perwira yang dipilih harus jelas track record-nya, yakni telah melewati jalur kepangkatan, jabatan dan pendidikan yang sesuai, serta tidak memliki kekayaan yang tidak wajar.

"Untuk itulah para perwira tersebut wajib ikut tax amnesty dan mau melaporkan kekayaannya ke KPK," ujar Neta.

Dia menambahkan, duet Tito-Syafruddin harus bisa menolak perwira yang menempati jabatan strategis karena kekuatan lobby, sementara track record-nya secara internal Polri dan di masyarakat tidak begitu bagus.

Integritas para pejabat Polri di era Tito-Syafruddin harus bisa terjaga. Perwira yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya jangan segan-segan untuk dicopot dari jabatannya.

"Jajaran Polri jangan membuat kecewa masyarakat, sebab masyarakat saat ini menaruh harapan yang sangat besar pada duet Tito-Syafruddin," demikian Neta. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya