KPK Bisa Bongkar Mafia Impor Gula Lewat Irman Gusman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didukung untuk terus mengembangkan kasus korupsi terkait kuota impor gula yang ikut menyeret Ketua DPD Irman Gusman.

Ketua Dewan Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari) 98, Willy Prakarsa menjelaskan, barang bukti duit Rp 100 juta yang disita KPK bisa berkembang hingga mencari otak pelaku.

"Jangan dilihat dari barang bukti duit Rp.100 juta yang disita KPK. Tetapi tindakan OTT itu perlu diapresiasi publik, terlebih upaya ini bisa dikembangkan ke pelaku lainnya karena Ketua DPD itu bukan pejabat berwenang untuk menetapkan kuota impor gula," terangnya di Jakarta, Minggu (18/9).

Willy menduga, latar belakang Irman yang pebisnis itu bisa menyalahgunakan kewenangan untuk mencari celah impor gula. Karenanya, Willy mensinyalir ada upaya Kolusi dengan memberikan rekomendasi tertulis pada penentu kuota impor beras.

"Jumlah angka itu tak jadi soal. Malah bisa jadi pintu masuk KPK cari sutradara lainnya," ungkapnya.

Willy mengingatkan, KPK adalah lembaga adhock namun di dalam batang tubuh struktural lembaga antirasuah terdapat dua institusi yang semakin mesra dan bersinergis yakni unsur Polri untuk penyidikan dan penyelidikan, dan unsur Kejaksaan untuk Penuntutan.

"Masuknya Basaria Panjaitan sebagai wakil ketua KPK tentu bukan hal sulit mendobrak para koruptor lainnya," terangnya.

Willy merasa optimis dalam waktu dekat KPK akan melakukan penangkapan-penangkapan koruptor lainnya yang jauh lebih menggigit. Apalagi, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian sudah muak dengan perilaku para koruptor ditanah air yang mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk sikat dan berantas para markus-markus yang jelas-jelas merugikan keuangan negara.

"Siap-siap saja koruptor kakap akan kena hari apes nya," tandasnya.[wid]