MENURUT hasil survei CSIS, terjadi peningkatan kepuasan terhadap Presiden Jokowi dari 50,6 persen pada Oktober 2015 menjadi 66,6 persen pada Agustus 2016.
Disampaikan oleh salah seorang peneliti yang bernama Arya Fernandes, peningkatan kepuasan yang tertinggi ada pada sektor Maritim, dari 58,4 persen menjadi 63,9 persen. Sedangkan kepuasan pada sektor ekonomi hanya meningkat dari 30 ke 46 persen. CSIS menggelar survei pada 8-15 Agustus 2016 di 34 provinsi se-Indonesia.
Kepuasan tertinggi di sektor Maritim tentu bukan tanpa sebab. Sepanjang waktu sebelum masa diberlakukan survey, semenjak Oktober 2015 hingga akhirJuli 2016, Jokowi masih dibantu para menteri yang hebat dalam mendorong maju dunia Maritim.
Mereka adalah Rizal Ramli, Ignatius Jonan, dan Susi Pudjiastuti. Rizal mampu menurunkan dwelling time di Tanjung Priuk secara cukup signifikan, menggairahkan semangat mencintai dunia Maritim,sekaligus saling mendukung dengan kedua menteri tersebut dalam berbagai kebijakan penguatan Maritim.
Jonan mampu membangun banyak pelabuhan laut dan pelabuhan udara dengan harga separuh harga rezim sebelumnya. Susi mampu mengepret seluruh mafia illegal fishing.
Dalam sektor ekonomi, Rizal juga berperan menyumbang ide revaluasi aset BUMN yang sukses memacu perekonomian.Sayang tidak seluruh BUMN melakukan ide tersebut. Meskipun hanya sebagian BUMN yang melakukan, ide tersebut telah berhasil menyumbang kenaikan aset modal BUMN sebesar Rp 800-an triliun dan pemasukan pajak Rp 20-an triliun (setara tebusan pajak program Tax Amnesty per hari ini).
Namun, itu survey periode kemarin. Saat itu masih ada Rizal Ramli dan Ignatius Jonan yang belum direshuffle, dan belum ada Sri Mulyani yang masuk saat reshuffle. Yang dapat diandalkan seperti Susi Pudjiastuti pun kini sudah sangat terdesak oleh tekanan Menko Maritim yang baru, Luhut Pandjaitan dalam persoalan Reklamasi Pulau G Teluk Jakarta dan Nasionalisme Perikanan Natuna.
Khusus dalam isu Reklamasi Pulau G, yang dipercaya menjadi alasan utama dicopotnya Rizal Ramli, publik benar-benar mengikuti apakah pemerintah Jokowi akan membela kepentingan rakyat dan lingkungan hidup atau membela kepentingan pengembang.
Semua kekecewaan ini akan mengemuka, dan kami yakin sekali bila nanti sekitar 3-6 bulan ke depan lagi dilakukan survey pasti tingkat kepuasan publik akan anjlok.
Masuknya Sri Mulyani yang masih bermasalah secara integritas, terlibat dalam berbagai skandal besar seperti Century dan pajak Grup Ramayana, akan menjadi penentu dalam anjloknya kepuasan publik. Hal ini dikarenakan Sri, sepanjang hidupnya, bukanlah ekonom yang mampu menciptakan "nilai". Yang dapat dilakukan Sri hanya melakukan berbagai macam pemotongan anggaran, terutama yang dianggapnya pemborosan.
Cara berpikir seperti ini, pemotongan (pengetatan/austerity) anggaran publik demi meningkatkan perekonomian, adalah sesuai dengan doktrin usang yang dianut grup IMF-Bank Dunia.
Padahal menurut Paul Krugman, ekonom peraih penghargaan Nobel tahun 2008, "Negara bukanlah rumah tangga, berbagai pemotongan anggaran yang dilakukan selama lesunya perekonomian akan semakin memperburuk krisis".
Masuk akal, segala aktivitas negara yang mengeluarkan anggaran pasti juga akan selalu menyerap lapangan kerja dari sisi masyarakat. Saran pelonggaran ekonomi ini masih dilakukan di negara-negara Eropa dan Amerika yang belum keluar dari krisis tahun 2008.
Bisa diramalkan, bahwa dengan berbagai kebijakkan pemotongan anggaran Sri Mulyani, ke depannya pertumbuhan ekonomi akan kembali turun. Harapan untuk kita keluar dari resesi dan mengejar pertumbuhan tinggi akan pupus. Yang ujung-ujungnya akan membuat kepuasan publik anjlok. ***
Penulis adalah analis Lingkar Studi Perjuangan
