. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak beropini atas adanya direksi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menerima suap di luar negeri.
Pasalnya, KPK mendapat amanat undang-undang untuk tidak beropini, tetapi harus menindak tegas pelaku korupsi.
"KPK hanya menyebut salah satu direksi BUMN tanpa memastikan siapa sebenarnya yang dimaksud. Padahal kan direksi BUMN banyak," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Farid Alfauzi kepada redaksi, Jumat (16/9).
Dia mengatakan bahwa BUMN jumlahnya banyak. Pada sektor perbankan ada BNI, Mandiri, BRI. Di sektor pengolahan ada Semen Gresik, Pupuk Petrokimia. Di sektor pertambangan ada Pertamina, PGN, dan di sektor konstruksi ada Wijaya Karya dan lain sebagainya.
Farid mengkhawatirkan apabila opini yang dibangun KPK mendapat respon negatif dari publik. Hal itu justru akan berimbas pada sentimen buruk pada pasar saham.
"Saham nasional bisa anjlok dan dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar," bebernya.
Selain itu, opini KPK juga dapat membuat resah dan kecurigaan satu sama lain di kalangan direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan BUMN. Tidak menutup kemungkinan karena opini KPK ini juga membuat runtuh moral karyawan yang akhirnya memperburuk kinerja perusahaan.
Mengingat, KPK merupakan lembaga negara legitimate. Sekali ada opini yang bersumber dari sana, tentu akan melahirkan respon yang besar di kalangan masyarakat. Lain hal kalau opini yang berkembang justru menunjukkan ketidakpastian maka tentu yang muncul adalah kegaduhan.
"Sebaiknya KPK langsung tunjuk, langsung saja tangkap supaya tidak muncul kegaduhan. Bangsa ini butuh ketentraman dan stabilitas," jelas Farid.
"Kalau memang sudah ada bukti awal kenapa tidak segera ditangkap . Sehingga menteri BUMN bisa menunjuk direksi baru," tegas politisi Partai Hanura tersebut.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki dugaan suap ke salah satu direktur BUMN. Menurutnya, transaksi suap dilakukan di Singapura agar tidak terlacak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Namun, KPK ternyata sudah menjalin kerja sama dengan Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB). Karenanya, KPK pun mendapat pasokan data dari CPIB tentang oknum dirut BUMN penerima suap itu.
[rus]
