Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, melantik Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru, Suhariyanto, menggantikan Suryamin yang telah memasuki masa pensiun sejak 31 Agustus 2016.
Suhariyanto sebelumnya menjabat sebagai Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS. Ia diangkat sebagai Kepala BPS lewat Keputusan Presiden Joko Widodo yang dibacakan langsung dalam acara pelantikan di Gedung Bappenas, Jalan Suropati, Jakarta Pusat, Kamis (15/9).
Dalam sambutannya, Menteri Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia menaruh harapan kepada BPS sebagai penyuplai data yang terpercaya dan memiliki otoritas besar dalam mengumpulkan data statistik.
Bambang berharap, BPS akan tetap melakukan peningkatan dan perbaikan data di bawah kepemimpinan Kepala yang baru.
"Kalau datanya kurang akurat atau salah, dikhawatirkan perencanaannya tidak sesuai dengan harapan. BPS adalah input pertama dalam proses perencanaan," ujar Bambang.
Ia menantang Kepala BPS yang baru untuk tetap berkomitmen memimpin penyiapan data hingga ke tingkat kecamatan, dan berkomitmen menyiapkan data yang akurat.
"Data yang akurat akan banyak menolong orang," tegas Bambang.
Mantan Menteri Keuangan ini memberikan contoh, selama ini ternyata kebijakan memberikan bantuan harga murah kepada masyarakat tidak tepat sasaran dan tidak efektif serta memberatkan APBN.
Ia mengatakan, pemerintah kini ingin mengubah paradigma dengan cara memberi bantuan langsung yang tepat sasaran. Langkah ini agar anggaran yang keluar lebih efesien dan juga langsung dirasakan manfaatnya oleh warga Indonesia.
"Langsung kepada keluarga dan rumah tangga, agar warga merasa negara hadir. Itu hanya bisa dilakukan jika pendataan dan verfiikasi yang akurat dari BPS," jelasnya.
Lebih lanjut, Bambang juga berpesan agar BPS menjadi otoritas yang memiliki kewenangan dalam validasi data dalam kebijakan One Data Policy yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Tidak mudah memeproleh data yang valid dan akurat, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar.
"Akurasi data dalam menunjang bantuan tepat sasaran dan One Data Policy sangat dibutuhkan. Tidak mudah mendapatkan data yang akurat. Ini tugas berat bagi BPS," tutup Bambang.
[ald]
