KPK tengah menyelidiki direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerima "uang panas" dalam jumlah besar di Singapura. Sayangnya, Ketua KPK Agus Rahardjo tidak menyebut siapa direksi yang dimaksud.
"Direktur BUMN terima di Singapura, kasus itu ada dan tidak hanya satu dan nilainya pasti tidak kecil," kata Agus usai penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, kemarin.
Agus mengungkapkan, direksi itu tak hanya menerima uang tetapi juga menyimpannya dengan membuka rekening di Singapura. Hal ini dilakukan agar tidak terdeteksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Meski demikian, dia mengingatkan KPK telah bekerjasama dengan Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB).
"Sekarang sedang ditelusuri, didalami. Hati-hati karena ada kerjasama dengan KPK-nya Singapura (CPIB)," ucapnya.
Meski demikian, Agus masih enggan mengungkap direksi BUMN yang sedang dibidik KPK tersebut. Termasuk para pihak yang telah dimintai keterangan dalam penyelidikan ini. Agus hanya menyebut proses penyelidikan masih terus berjalan.
"Jangan disebut (namanya) ditanya lagi. Jadi tidak hanya satu. Mudah mudahan, doakan kita bisa mengusutnya lebih cepat," katanya.
Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengaku terkejut ada direksi BUMN yang berani cawe-cawe di tengah kondisi pemerintah sedang gencar mendongkrak pemasukan uang negara.
"Tidak ada kekebalan hukum untuk direksi BUMN. Ini harus segera ditindak, kita berharap penegak hukum dapat bekerja cepat dan maksimal," ujar Nasir kepada
Rakyat Merdeka, tadi malam.
Nasir mengaku tidak mengetahui siapa direksi BUMN yang berani melakukan tindak pidana korupsi. Menurutnya, selama ini para petinggi BUMN yang menjadi mitra kerjanya di parlemen tidak memperlihatkan gelagat mencurigakan.
Meski begitu, perbuatan ini telah menghambat pemerintah dalam upaya peningkatan sektor ekonomi nasional.
"Kita lagi butuh investasi. Saya pikir menteri dapat bertindak lebih cepat mengatasi direksi BUMN nakal ini," pungkasnya.
Ketua BUMN Watch, Naldy Nazar Haroen tidak terkejut mendengar kabar ada direksi BUMN terima suap di Singapura. Menurutnya, ini fenomena gunung es yang terjadi di kalangan elite BUMN.
"Ini orang apes aja kena KPK. Dari dulu kok, BUMN rugi tapi direkturnya pada makmur," ujar Naldy kepada
Rakyat Merdeka.
Kata dia, BUMN memang badan negara yang terkenal 'banjir' akan uang panas. Biasanya, uang panas itu berasal dari pihak swasta yang bekerja sama dengan BUMN. Sayangnya, fenomena ini menjadi biasa karena para direksi nakal selalu berlindung pada regulasi.
"BUMN itu gunakan Undang-Undang PT (Perseroan Terbatas). Jadi kalau rugi, tidak dianggap kerugian negara karena orientasinya bisnis. Padahal, BUMN dibangun pakai APBN, itu uang negara," katanya.
Karena itu, dia menyarankan, pemerintah menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk bersih-bersih di kalangan BUMN.
Caranya, dengan melakukan pelacakan pembukaan rekening pejabat BUMN di luar negeri, khususnya Singapura. ***
