Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB), Serikat Pekerja (SP) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan SP PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menolak keras rencana pemerintah khususnya Kementerian BUMN untuk mengakuisisi PT PLN terhadap PT PGE.
Presiden FSPPB Noviandri menegaskan, konsep pengambilalihan oleh PLN terhadap kepemilikan saham Pertamina di PGE merupakan bentuk unbundling Pertamina.
"Ini upaya pengkerdilan bisnis Pertamina dan akan menjadi bancakan pemburu rente dengan menggunakan tangan pemerintah," kata Noviandri saat konferensi pers di Gedung Pertamina, Rabu (14/9).
Karenanya pemerintah harus menghentikan rencana tersebut. Akuisisi tersebut membuka peluang besar bagi pemburu rente dengan menggunakan tangan pemerintah. Rencana tersebut juga dipastikan akan membuat iklim investasi di sektor panas bumi menjadi tidak sehat. Hal lainnya adalah akan hilangnya 12 Wilayah Kerja (WK) dari PT PGE. Padahal sudah bertahun-tahun WK ini dikelola dengan baik oleh PGE.
Noviandri menegaskan, tindakan akuisisi PGE oleh PLN bukanlah solusi tepat dalam rangka percepatan pemanfaatan energi panas bumi. Presiden Joko Widodo harus segera melakukan penguatan regulasi dan percepatan pengembangan panas bumi terutama terkait iklim investasi dan tarif energi panas bumi.
"Akuisisi PGE oleh PLN akan menimbulkan investasi di Geothermal menjadi tidak menarik. Kalau bicara pendanaan lebih murah itu relatif karena itu tidak bisa kita pukul rata. Sebab cost yang timbul itu tergantung dari wilayah juga. Ini juga akan buat iklim usaha menjadi tidak sehat," jelasnya.
Untuk mengganti rencana akuisisi itu, saran Novriandi, diganti dengan konsep Join Venture (JV) antara PGE dengan PLN atau dengan BUMN lainnya. Hal ini dikatakannya jauh lebih rasional karena dengan JV antar BUMN di bidang energi akan dapat bersinergi dengan baik.
"Join venture ini adalah pilihan yang paling pas. Nanti mau dikasih nama apa bentuk perusahaannya tergantung kesepakatan. Ini supaya bisa dikontrol dan dimonitor secara lebih sehat," tukasnya.
"Bentuknya seperti apa terserah nanti, akan disepakati namanya apa antara Pertamina dan PLN. Dengan begitu masing-masing akan fokus kepada kegiatan masing-masing."
Ketua SP PLN Jumadis Abda mengatakan hal senada. Kata dia, akuisisi PGE tidak seharusnya dilakukan oleh PLN. Sebab hal itu pasti akan menimbulkan friksi-friksi yang justru akan menghambat kinerja masing-masing perusahaan. Dia berharap pemerintah fokus untuk memajukan BUMN yang ada dengan membangun sinergi antar BUMN.
"Akuisisi sepihak itu pasti akan menimbulkan friksi yang tidak baik. Sebaiknya bangun sinergi, kita akan terus himbau antara BUMN terutama BUMN energi Pertamina, PLN, PGN bersama sama ciptakan semangat untuk mewujudkan kedaultan energi," katanya.
Ketua Serikat Pekerja PGE, Bagus Bramantyo mengatakan, akuisisi PGE oleh PLN akan menghambat pengembangan geothermal yang sudah berjalan. "Malah yang ada akan mematikan investasi yang sudah ada," tegasnya.
Saat ini Pertamina Geotherma Energy yang sudah berpengalaman sekitar 30 tahun di bidang usaha geothermal telah mengelola 22 Wilayah Kerja Panas Bumi di berbagai wilayah Indonesia dengan kapasitas terpasang sebesar 490 MW.
[sam]
