Pemerintah akan memangkas subsidi listrik dan BBM di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Langkah ini bisa jadi solusi untuk menyelamatkan defisit keuangan negara yang terjadi di tahun ini. Dengan kata lain, APBN aman tapi rakyat dikorbankan.
Rencana pemerintah mencabut subsidi listrik dan BBM itu sudah disampaikan kepada DPR beberapa waktu lalu. Misalnya listrik, pemerintah yakin pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 Volt Ampere (VA) di tahun depan dapat menghemat anggaran hingga Rp 20 triliun. "Hanya 4,1 juta yang masuk kategori miskin berhak mendapat subsidi dari 22,9 juta pengguna listrik 900 VA," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman di kantornya, Rabu (7/9).
Demi memangkas anggaran Rp 20 triliun, kata Jarman, pemerintah akan mencabut subsidi 18,8 juta masyarakat mampu pengguna listrik 900 VA mulai awal 2017. "Bisa sampai Rp 20 triliun lebih, total semua selama satu tahun. Penghematannya bisa segitu," katanya. Teknisnya, pemerintah akan melaukan pencabutan subsidi listrik secara bertahap. Namun, untuk tahapan pencabutan belum ditetapkan karena harus dibicarakan dengan DPR. Hal itu juga dicantumkan dalam RAPBN 2017.
"Kita yang di DPR itu rencana usulan pencabutan subsidi bagi golongan subsidi 900 VA bagi yang mampu," pungkasnya.
Tidak hanya listrik, tahun depan, pemerintah juga akan memangkas subsidi BBM, tepatnya solar. Dalam RAPBN 2017, subsidi solar yang tahun ini dipatok Rp 1.000 per liter akan dikurangi menjadi Rp 500 liter. Saat ini, harga jual solar Rp 5.150 per liter.
Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang mengamini hal itu. Namun, dia mengatakan pemerintah harus rela menaikkan harga solar jika harga minyak dunia justru naik di tahun depan. "Kalau asumsinya 45/barel dolar AS masih masuk. Tapi faktanya harga minyak sekarang kan sudah di atas 45/barel dolar AS, sudah 50/barel dolar AS," kata Bambang saat ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (8/9).
Bila subsidi tak cukup, katanya, maka pemerintah harus mengevaluasi, ada kemungkinan harga solar dinaikkan. "Prinsipnya evaluasi tiap 3 bulan, kalau nggak cukup nanti pemerintah yang memutuskan apakah harga naik atau nggak," ujarnya.
Dua langkah pemerintah menyelamatkan APBN ini sudah dibaca oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Mirza Adityaswara. Dia mewanti-wanti, pemangkasan subsidi itu justru dapat menyumbang inflasi yang cukup tinggi. "Memang biasanya kalau subsidi dikurangi maka akan terjadi inflasi yang melonjak. Namun kami yakin, dengan koordinasi yang baik maka pengurangan subsidi yang memang diperlukan untuk kesehatan anggaran, kita lihat waktu bisa dikoordinasikan dengan baik agar inflasi bisa terjaga. Karena dengan inflasi yang terjaga, Insya Allah bisa di bawah 4 persen," jelas Mirza ditemui di Gedung BI, Thamrin, Jakarta, kemarin.
Selain itu, Mirza mengatakan, sektor pangan juga menjadi komoditas penting menjaga inflasi. Jadi, pemerintah harus bisa menjaga inflasi harga pangan, sehingga laju inflasi secara umum terjaga. Impor pangan tidak apa-apa dilakukan sesekali guna menjaga pasokan tetap ada, dan harga tidak melonjak. "Itu harus kita usahakan cukupkan suplainya. Pemerintah menurut kami sudah ambil action yang baik, kalau ada gejala penurunan suplai, pemerintah tidak ragu untuk lakukan impor sementara. Lakukan impor sementara tidak apa-apa agar harga tidak naik. Jadi direncanakan dengan baik, dilihat suplainya," tandasnya.
BI memproyeksikan inflasi pada 2016 akan berada di bawah 3,2 persen. Ini lebih rendah dari yang diasumsikan pada awal tahun, yaitu 4 plus minus 1 persen. Sementara itu inflasi di tahun 2017, pemerintah dan DPR sepakat dalam asumsi makro dalam RAPBN 2017, inflasi akan berada di angka 4 persen.
Ekonom dari Indonesia for Development of Economic and Financial (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyayangkan langkah pemerintah memangkas subsidi untuk rakyat seperti listrik dan solar. Pasalnya, dua komoditas itu bukanlah milik orang kaya, kalangan menengah banyak tergabung di sana. "Ya kalau alasannya APBN aman ya aman. Tapi rakyat harus siap berkorban," ujar Heri kepada
Rakyat Merdeka.Misalnya, penghapusan subsidi listrik 900 VA, itu adalah kategori ekonomi keluarga kelas menengah yang jumlahnya paling banyak di Indonesia. Jika subsidi sektor itu dipangkas, artinya alokasi dana lebih yang digunakan untuk listrik. "Nah untuk menambal subsidi, rakyat akan berkorban tidak belanja baju atau bahkan kebutuhan pokok misalnya," kata Firdaus.
Nah, jika itu terjadi, maka akan konsumsi masyarakat akan menurun dan berdampak pada ekonomi nasional. Demikian dengan solar, jika solar dipangkas subsidinya, akan berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok. Seperti diketahui, saat ini jalur distribusi cukup menentukan harga komoditas kebutuhan pokok. ***
