Berita

Rachmawati Soekarnoputri/Net

Politik

Mbak Rachma: Layakkah Jokowi Dipertahankan?

SENIN, 12 SEPTEMBER 2016 | 15:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri menyebut Presiden Joko Widodo mengitervensi Mahkamah Konstitusi (MK) terkait proses judicial review UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang sedang berjalan di MK. Beberapa waktu lalu di Istana Negara Jakarta, Jokowi melakukan pertemuan dengan dua hakim MK Arief Hidayat dan Anwar Usman.

"Rejim ini betul-betul payah dan mabuk kekuasaan. Jokowi kok intervensi Mahkamah Konstitusi, setelah beberapa waktu lalu pimpinan KPK diajak jalan bareng ke luar negeri," kata Mbak Rachma putri Bung Karno itu dalam keterangan resminya kepada redaksi, Senin (12/9).

Jelas Mbak Rachma, Jokowi sudah terlampau sering melanggar etika ketatanegaraan, hukum dan undang-undang, serta sering melakukan kebohongan publik.


Bahkan, lanjut Mbak Rachma, ketika Pilpres 2014 lalu konon kemenangan Jokowi-JK sangat diragukan, apalagi menggunakan cara-cara curang. Malah, kata dia, ada yang mensinyalir dengan cara menyedot suara di KPU. Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum, dan sudah pernah disampaikan secara terbuka oleh Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Akbar Faizal.

"Jadi kredibilitas Jokowi patut dipertanyakan. Layakkah orang macam ini tetap dipertahankan sebagai pemimpin?" sebut Mbak Rachma.

Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) menambahkan, belum lagi Jokowi membiarkan korupsi sistemik tidak diusut, seperti mega skandal BLBI.

Tidak hanya itu, Mbak Rachma juga menuding Jokowi telah membiarkan ekonomi morat-marit dan memaksa rakyat bayar pajak melalui program tax amnesty, membuat hutang besar yang semua ini menjadikan rakyat sengsara seumur hidup, serta membuat negara berada di jurang kemiskinan akibat aset-aset negara digadaikan atau dijual ke tangan asing.

"Cukup sudah penderitaan rakyat, apa rejim ini tidak sadar bahwa yang diperbuatnya? Meniru Soeharto (Presiden Kedua RI) yang mengundurkan diri adalah langkah yang benar (bagi Jokowi)," tukas dia. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya