Hingga akhir Agustus 2016, penerimaan dari program tax amnesty (TA) baru mengumpulkan uang tebusan sebesar Rp 2,14 triliun.
Angka tersebut baru menyentuh 1,3 persen dari target pemerintah sebesar Rp 165 triliun yang sebelumnya diperkirakan bisa terkumpul sampai akhir tahun nanti. Data ini seperti diutarakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).
"Sepertinya akan sulit tercapai pada tutup tahun 2016. Mencapai 10 persen dari target Rp 165 triliun saja Joko widodo sudah berterimakasih banyak kepada wajib pajak," kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono, Senin (12/9).
Ukuran bahwa penerimaan pajak lewat program TA tidak akan mencapai target sangat gampang. Dalam target penerimaan negara pada APBNP 2016, pemerintah menargetkan penerimaan dari pajak sebesar Rp 1.539,17 triliun. Sekitar Rp 165 triliun diantaranya ditargetkan berasal dari uang tebusan amnesti pajak.
Sementara itu, realisasi penerimaan perpajakan sepanjang paruh pertama tahun ini baru terealisasi 34 persen atau sebesar Rp 522 triliun. Capaian tersebut turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp 535 triliun.
Yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan adalah mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak (WP) yang punya usaha beromzet di bawah Rp 5 miliar. Artinya pemerintah akan melakukan pemalakan pada jenis usaha kecil menengah seperti pelaku usaha kecil dan menengah termasuk usaha kerajinan rakyat, yang tentu akan meningkatkan harga jual dari produk yang dihasilkan oleh sektor usaha beromzet kurang dari Rp 5 miliar .
Langkah kedua adalah memangkas Dana Alokasi Umum ke daerah yang tidak prioritas. Bisa jadi DAU untuk tahun 2016 bukan hanya ditunda, tetapi juga akan dibatalkan oleh pemerintah pusat .
Jika program tax Amnesty yang tinggal hanya empat bulan lagi di term pertama hanya akan menghasilkan Rp 10 sampai Rp 16,5 triliun saja maka sudah dipastikan defisit anggaran akan semakin melebar hingga melebihi pagu yang ditetapkan oleh UU APBN. Artinya Pemerintahan Joko Widodo mengalami kegagalan dalam pengelolaan keuangan negara dan tentu ada konsekuensinya .
Pengurangan DAU juga akan banyak berpengaruh pada perekonomian nasional. Dengan turunnya belanja negara maka sektor usaha yang berhubungan dengan belanja negara akan mengalami penurunan omzet dan berakibat target penerimaan pajak dari WP beromzet kurang dari Rp 5 miliar juga tidak akan tercapai.
"Dampak paling ngeri adalah ledakan pengangguran, apalagi tahun depan akan ada angkatan kerja baru hingga 2 juta orang. Yang paling ngeri lagi adalah PHK besar besaran di sektor UKM," lanjut Arief.
Jika penerimaan yang terus defisit di akhir tahun 2016 dan tahun 2017 sudah pasti akan menciptakan proyek-proyek pemerintah mangkrak dan pemerintah gagal bayar terhadap supplier dan kontraktor yang menjadi rekanan pemerintah. Ini juga akan berdampak pada kredit macet perbankan yang meningkat karena supplier dan kontraktor juga mengunakan kredit perbankan.
Dengan makin membaiknya ekonomi Amerika Serikat maka otomatis bank sentral Amerika Serikat atau The FED akan menaikan suku bunganya. Artinya akan terjadi Capital Flight yang cukup besar dari Indonesia. Di akhir bulan Agustus saja, begitu FED baru menaikkan suku bunganya, sebesar Rp 18 triliun uang dari Indonesia terbang ke luar.
Dampak membaiknya ekonomi USA juga berdampak pada Pembatalan Rencana Investasi dari para investor yang sudah membuat MOU dengan pemerintah Indonesia. Sektor penerimaan pajak dari produk komoditi juga akan semakin berkurang karena India, China, Timur Tengah, Eropa sebagai tujuan ekspor komoditi Indonesia juga mengalami pelemahan ekonomi domestiknya.
"Kesimpulannya dari semua ini di tangan Pak Joko Widodo yang sebenarnya punya ambisi dan cita-cita setinggi langit untuk membangun ekonomi dengan gaya manajemen marketing, justru akan menciptakan krisis ekonomi nasional yang makin dalam," ujarnya.
Kalau sudah begini, Arief menyarankan menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang sudah tahu benar kondisi ekonomi nasional yang amburadul dan terlalu optimis tanpa perhitungan tepat, segera mengundurkan diri.
"Segera saja mengundurkan diri dari jabatan Menkeu daripada reputasinya hancur sebagai ekonom yang piawai," pinta Arief.
[ald]
