Berita

Foto/Humas MPR

Politik

HNW: Indonesia Bisa Gunakan Kuota Haji Negara Minoritas Muslim

SENIN, 12 SEPTEMBER 2016 | 10:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menjadi khatib dalam Shalat Idul Adha 1437 H di Lapangan Barat, LPPI, Kemang, Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (12/9).

Selepas menjadi khatib, HNW yang juga anggota Komisi VIII DPR RI ditanya wartawan soal daftar tunggu haji di Indonesia yang mencapai puluhan tahun. Menanggapi hal yang demikian, HNW mengatakan daftar tunggu naik haji bisa lama disebabkan karena aturan quota.

"Ini kesepakatan negara-negara Islam. Kalau tidak ada kuota akan menambah ruwet saat ibadah," tambahnya.


Dalam kuota disebut per 1000 penduduk, ada satu jatah calon haji. Dengan kuota itu maka Indonesia mendapat jatah lebih dari 200.000 jamaah haji.

Daftar haji semakin panjang menurut HNW karena kemarin ada pembangunan di sekitar Kabah sehingga dilakukan pemotongan kuota. "Tidak hanya Indonesia namun seluruh negara Islam," ujar HNW. Pemotongan ini menurutnya menambah antrian menjadi panjang.

Banyaknya jemaah haji di Indonesia, menurut HNW menunjukkan semakin banyaknya kelas menengah sehingga jumlah orang yang ingin naik haji pun juga semakin banyak.

Menghadapi realita antrian naik haji yang semakin panjang dan lama, HNW menegaskan pentingnya untuk mencari solusi. Dirinya berkali-kali mengatakan kepada Menteri Agama dan Pemerintah Saudi Arabia agar pemotongan 20 persen dihentikan sebab pembangunan di sekitar Kabah sudah selesai.

Tak hanya itu, pentingnya kita berkomunikasi dengan negara-negara yang selama ini kuota hajinya tidak dipakai. "Iran tahun ini kuota hajinya tidak digunakan. Daripada kosong, lebih baik kuota itu diambil Indonesia," ungkap HNW.

Tak hanya menggunakan kuota dari negara Islam namun juga bisa menggunakan quota dari negara di mana ummat Islam minoritas, seperti di Filiphina, Muangthai, Vietnam, dan Laos. "Di sana banyak kuota yang belum dipakai," ujar HNW.

Untuk bisa mendapat kuota dari negara tersebut maka ditegaskan oleh HNW, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri harus melakukan komunikasi dengan negara-negara tersebut hingga akhirnya bisa dicapai kesepakatan.

"Daripada ada jemaah yang menggunakan cara-cara ilegal," tegas politisi senior PKS ini. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya