Berita

Foto/Humas MPR

Politik

HNW: Indonesia Bisa Gunakan Kuota Haji Negara Minoritas Muslim

SENIN, 12 SEPTEMBER 2016 | 10:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menjadi khatib dalam Shalat Idul Adha 1437 H di Lapangan Barat, LPPI, Kemang, Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (12/9).

Selepas menjadi khatib, HNW yang juga anggota Komisi VIII DPR RI ditanya wartawan soal daftar tunggu haji di Indonesia yang mencapai puluhan tahun. Menanggapi hal yang demikian, HNW mengatakan daftar tunggu naik haji bisa lama disebabkan karena aturan quota.

"Ini kesepakatan negara-negara Islam. Kalau tidak ada kuota akan menambah ruwet saat ibadah," tambahnya.


Dalam kuota disebut per 1000 penduduk, ada satu jatah calon haji. Dengan kuota itu maka Indonesia mendapat jatah lebih dari 200.000 jamaah haji.

Daftar haji semakin panjang menurut HNW karena kemarin ada pembangunan di sekitar Kabah sehingga dilakukan pemotongan kuota. "Tidak hanya Indonesia namun seluruh negara Islam," ujar HNW. Pemotongan ini menurutnya menambah antrian menjadi panjang.

Banyaknya jemaah haji di Indonesia, menurut HNW menunjukkan semakin banyaknya kelas menengah sehingga jumlah orang yang ingin naik haji pun juga semakin banyak.

Menghadapi realita antrian naik haji yang semakin panjang dan lama, HNW menegaskan pentingnya untuk mencari solusi. Dirinya berkali-kali mengatakan kepada Menteri Agama dan Pemerintah Saudi Arabia agar pemotongan 20 persen dihentikan sebab pembangunan di sekitar Kabah sudah selesai.

Tak hanya itu, pentingnya kita berkomunikasi dengan negara-negara yang selama ini kuota hajinya tidak dipakai. "Iran tahun ini kuota hajinya tidak digunakan. Daripada kosong, lebih baik kuota itu diambil Indonesia," ungkap HNW.

Tak hanya menggunakan kuota dari negara Islam namun juga bisa menggunakan quota dari negara di mana ummat Islam minoritas, seperti di Filiphina, Muangthai, Vietnam, dan Laos. "Di sana banyak kuota yang belum dipakai," ujar HNW.

Untuk bisa mendapat kuota dari negara tersebut maka ditegaskan oleh HNW, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri harus melakukan komunikasi dengan negara-negara tersebut hingga akhirnya bisa dicapai kesepakatan.

"Daripada ada jemaah yang menggunakan cara-cara ilegal," tegas politisi senior PKS ini. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya