Berita

Foto/Humas MPR

Politik

HNW: Indonesia Bisa Gunakan Kuota Haji Negara Minoritas Muslim

SENIN, 12 SEPTEMBER 2016 | 10:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menjadi khatib dalam Shalat Idul Adha 1437 H di Lapangan Barat, LPPI, Kemang, Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (12/9).

Selepas menjadi khatib, HNW yang juga anggota Komisi VIII DPR RI ditanya wartawan soal daftar tunggu haji di Indonesia yang mencapai puluhan tahun. Menanggapi hal yang demikian, HNW mengatakan daftar tunggu naik haji bisa lama disebabkan karena aturan quota.

"Ini kesepakatan negara-negara Islam. Kalau tidak ada kuota akan menambah ruwet saat ibadah," tambahnya.


Dalam kuota disebut per 1000 penduduk, ada satu jatah calon haji. Dengan kuota itu maka Indonesia mendapat jatah lebih dari 200.000 jamaah haji.

Daftar haji semakin panjang menurut HNW karena kemarin ada pembangunan di sekitar Kabah sehingga dilakukan pemotongan kuota. "Tidak hanya Indonesia namun seluruh negara Islam," ujar HNW. Pemotongan ini menurutnya menambah antrian menjadi panjang.

Banyaknya jemaah haji di Indonesia, menurut HNW menunjukkan semakin banyaknya kelas menengah sehingga jumlah orang yang ingin naik haji pun juga semakin banyak.

Menghadapi realita antrian naik haji yang semakin panjang dan lama, HNW menegaskan pentingnya untuk mencari solusi. Dirinya berkali-kali mengatakan kepada Menteri Agama dan Pemerintah Saudi Arabia agar pemotongan 20 persen dihentikan sebab pembangunan di sekitar Kabah sudah selesai.

Tak hanya itu, pentingnya kita berkomunikasi dengan negara-negara yang selama ini kuota hajinya tidak dipakai. "Iran tahun ini kuota hajinya tidak digunakan. Daripada kosong, lebih baik kuota itu diambil Indonesia," ungkap HNW.

Tak hanya menggunakan kuota dari negara Islam namun juga bisa menggunakan quota dari negara di mana ummat Islam minoritas, seperti di Filiphina, Muangthai, Vietnam, dan Laos. "Di sana banyak kuota yang belum dipakai," ujar HNW.

Untuk bisa mendapat kuota dari negara tersebut maka ditegaskan oleh HNW, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri harus melakukan komunikasi dengan negara-negara tersebut hingga akhirnya bisa dicapai kesepakatan.

"Daripada ada jemaah yang menggunakan cara-cara ilegal," tegas politisi senior PKS ini. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya