Peneliti Senior: Tantangan Arcandra Menghadapi Kelompok The Seven Sister

RMOL. Posisi Arcandra Tahar sudah lampu kuning untuk bisa menjadi Menteri ESDM lagi. Dukungan dari kalangan politisi dan unsur penting pemerintahan juga sudah dikantongi. Sekarang, Arcandra hanya tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

Peneliti senior dari Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo mengatakan, hal yang paling penting dan mendasar harus dilakukan Arcandra adalah mewujudkan kedaulatan energi yang menjadi impian Presiden Jokowi dan harapan seluruh rakyat Indonesia.

"Tentu disadari bahwa untuk mewujudkan kedaulatan energi banyak tantangan dan rintangan. Karena diketahui, industri minyak dan gas hingga kini masih didominasi oleh kelompok yang dikenal dengan sebutan The Seven Sister," terang dia dalam perbincangan dengan redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/9).

Tujuh perusahaan terbesar di dunia tersebut sebagian melakukan merger yaitu Standard Oil of New Jersey (ESSO) melakukan merger dengan Standard Oil of New York (berubah nama menjadi Mobil Oil) kemudian setelah merger namanya menjadi Exxon Mobil.

"Sedangkan Chevron (dulu namanya Standar Oil of California) gabung dengan Texaco. Setelah merger namanya berganti menjadi ChevronTexaco. Perusahaan yang masuk kelompok The Seven Sister lainnya adalah Shell, British Petroleum (BP) dan Gulf Oil," urai Karyono.

Selain kelompok The Seven Sister, lanjut Karyono, perusahaan migas asing yang mendunia dan sebagian ikut menguasai produksi dan distribusi minyak dan gas di Indonesia, antara lain adalah Inpex Corporation (Jepang), Saudi Aramco (Arab Saudi), Gazprom (Rusia), CNPC (China), NIOC (Iran), PDVSA (Venezuela), Petrobas (Brasil), dan Petronas (Malaysia).

Karenanya, lanjut Karyono, tantangan ke depan yang dihadapi Arcandra adalah menghadapi dominasi perusahaan minyak yang mendunia.

"Kita berharap sosok Archandra mampu membuat perubahan yang sangat mendasar, bukan hanya membuat kebijakan normatif seperti menteri-menteri sebelumnya. Tantangannya bukan sekadar memenuhi target lifting migas 1.965.000 BOEPD sebagaimana yang sudah disepakati pemerintah dan DPR RI Komisi VII dalam RAPBN 2017 tetapi harus melakukan perubahan menuju terwujudnya kemandirian dan kedaulatan energi." [sam]